SUKABUMISATU.com – Juru Bicara Fraksi Rakyat DPC Kabupaten Sukabumi, Rozak Daud, angkat bicara soal catatan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Mulai dari penanganan korban bencana, hingga perbaikan layanan dasar masyarakat.
Rozak menilai, pemenuhan hak hidup bagi korban bencana pascabanjir harus menjadi perhatian utama. Termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak serta akses perekonomian yang mudah dijangkau.
“Jangan hanya tanggap darurat saat kejadian. Setelah itu korban dibiarkan. Pemerintah harus hadir memberi solusi permanen,” tegas Rozak kepada wartawan, Selasa (3/6).
Persoalan kedua, kata Rozak, yakni maraknya mafia tenaga kerja di sejumlah pabrik. Ia meminta Pemkab Sukabumi serius memberantas praktik percaloan tersebut, sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi laki-laki.
“Apalagi bulan Juni ini ada ribuan lulusan sekolah yang bakal masuk pasar kerja. Kalau ruangnya tertutup, angka pengangguran makin tinggi,” ujarnya.
Selanjutnya, Rozak juga menyoroti layanan pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum merata. Ia berharap pemerintah daerah bisa memastikan kualitas pelayanan dasar itu bisa diakses seluruh warga, tanpa diskriminasi.
Selain itu, program strategis jangka panjang yang perlu segera ditata adalah Reforma Agraria. Rozak menekankan, Bupati Sukabumi sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) harus berani memasang target jelas terkait lahan bekas HGU yang akan diredistribusikan kepada petani.
“Apalagi banyak HGU yang masa berlakunya sudah lebih dari 10 tahun. Itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Rozak berharap, empat poin tersebut bisa menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini. Bukan hanya slogan, tetapi benar-benar terealisasi di lapangan. (Candra)
