SUKABUMISATU.com – Di tengah teriknya matahari Dusun Citiis, Desa Gunung Karamat, deru cangkul yang beradu dengan tanah menjadi musik perjuangan bagi 35 Kepala Keluarga (KK) penyintas bencana tanah bergerak. Di sini, di pelosok Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, sebuah pesan kuat sedang dikirimkan ke pusat kota: Bahwa kemanusiaan dan kemandirian warga jauh lebih cepat melaju dibandingkan birokrasi pemerintah.
Pada Jumat (16/01/26), pemandangan haru terlihat saat warga bahu-membahu melakukan proses cut and fill serta pembangunan pondasi hunian tetap. Menariknya, proyek relokasi ini tidak lahir dari kucuran dana APBD atau janji manis kampanye, melainkan dari “patungan” keringat dan iuran swadaya masyarakat desa.
Keringat Warga dan Uluran Tangan Swasta
Kepala Desa Gunung Karamat, Subaeta, menegaskan bahwa persiapan lahan sepenuhnya digerakkan oleh iuran warga dan Pemerintah Desa. Di tengah ketidakpastian, justru lembaga filantropi seperti BSI Maslahat dan Yayasan Nurul Hayat yang hadir memberikan penyambung nyawa berupa bantuan material dan pendampingan teknis.
”Persiapan lahan atau cut and fill-nya mutlak dari iuran warga masyarakat dan Pemerintah Desa Gunung Karamat. Kami sangat berterima kasih kepada pihak BSI dan Yayasan Nurul Hayat yang sudah sudi mendampingi kami,” ujar Subaeta dengan nada tegar di hadapan warganya.
Kemandirian ini adalah potret humanis sekaligus getir. Di satu sisi, ia menunjukkan betapa kuatnya ikatan sosial (social capital) masyarakat Sukabumi. Di sisi lain, ia menjadi cermin retak bagi penguasa.
Sindiran untuk Pemkab dan Pemprov: Ke Mana Jargon “Terdepan”?
Pemandangan gotong royong ini menyisakan pertanyaan besar: Ke mana Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
Jawa Barat yang selama ini mendengungkan jargon “Jabar Istimewa “ dan “Terdepan dalam Pelayanan”, justru tampak absen dalam momen krusial pemenuhan hak dasar warga yang tertimpa bencana. Sangat ironis ketika penyintas bencana harus menarik iuran dari kantong sendiri hanya untuk sekadar meratakan tanah tempat mereka akan berlindung.
Masyarakat bertanya-tanya, apakah anggaran bencana hanya habis untuk rapat-rapat di hotel berbintang atau seremonial belaka? Jika untuk membangun pondasi saja warga harus berswadaya dan memohon pada lembaga zakat, lantas untuk apa kehadiran struktur pemerintahan yang katanya “melayani”?
”Kita tidak bisa menunggu mereka yang katanya ‘terdepan’ tapi lamban bergerak. Kalau bukan kita yang mulai, kapan anak istri kami bisa tidur nyenyak?” celetuk salah satu warga di sela-sela mengaduk semen.
Sebuah Pelajaran Tentang Martabat
Kegiatan di Desa Gunung Karamat hari ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun kembali martabat manusia yang sempat runtuh bersama tanah yang longsor. Warga telah membuktikan bahwa mereka punya kedaulatan.
Namun, sejarah akan mencatat bahwa di tahun 2026, di sebuah desa di Cisolok, rakyatnya harus “berjuang sendiri” membangun rumah di atas tanah mereka, sementara pemangku kebijakan mungkin masih sibuk dengan retorika kemajuan di balik meja kantor yang nyaman. (Demi Pratama Adiputra)
