SUKABUMISATU.com – Warga di beberapa wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi mengeluhkan adanya pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam dua hari terakhir, tepatnya pada Rabu (10/6/2026) hingga Kamis (11/6/2026). Usut punya usut, pemadaman ini ternyata berkaitan erat dengan menipisnya stok batubara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia, termasuk isu pasokan energi yang menyelimuti PLTU Sukabumi milik Indonesia Power.
Berdasarkan informasi yang dihimpun sukabumisatu.com krisis listrik ini tidak hanya melanda wilayah Sukabumi, melainkan sudah mengancam koridor Pulau Jawa, Madura, hingga Bali (Jamali).
Stok Batubara Menipis, PLTU di Ujung Tanduk
Bisik-bisik mengenai penyebab utama pemadaman ini akhirnya mulai terkuak. Pemadaman bergilir terpaksa dilakukan karena stok batubara yang menjadi bahan baku utama penghasil energi listrik di sejumlah PLTU dilaporkan kian kritis.
Beberapa sumber menyebut, hal itu terjadi karena stok batubara yang menjadi bahan baku penghasil energi listrik untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) semakin menipis dan nyaris habis. Stok yang tersisa, bahkan tersisa hanya untuk 2 pekan kedepan saja.
Kondisi ini diduga ikut berimbas pada performa pasokan daya dari PLTU Sukabumi (Indonesia Power) yang membackup keandalan listrik di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Defisit daya yang terjadi di sistem interkoneksi Jawa-Bali memaksa PT PLN (Persero) mengambil langkah darurat demi pemerataan energi.
Pemadaman Nyaris Merata di Pulau Jawa
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa pemadaman di Pulau Jawa sebenarnya sudah mulai merayap sejak Senin (8/6/2026), meliputi wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Bagi warga Sukabumi, dampak signifikan baru dirasakan secara bergilir dalam dua hari terakhir (10-11 Juni 2026).
Seorang sumber internal di PLN Pusat mengonfirmasi bahwa langkah ini diambil untuk menghindari pemadaman total secara masif.
Dari isu yang berkembang, PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir di Pulau Jawa demi pemerataan energi yang tersedia. Hanya Bali dan Jakarta yang diupayakan tetap menyala. Karena arahan dari PLN Pusat, performa PLN harus tetap dijaga karena Presiden sedang ada di Jakarta.
Relawan Desak Presiden Prabowo Turun Tangan
Menanggapi isu yang kian mengkhawatirkan dan berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi warga, desakan keras mulai bermunculan. Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah taktis.
- Dampak Vital: Listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan industri.
- Ancaman Kelumpuhan: Jika pasokan batubara ke PLTU tidak segera dipulihkan, wilayah Jawa terancam lumpuh total.
- Langkah Strategis: Pemerintah pusat harus segera mengamankan jalur logistik batubara untuk pembangkit dalam negeri (DMO).
”Presiden pasti tahu listrik ini kebutuhan sangat vital. Butuh langkah cepat dan strategis untuk menangani krisis listrik khususnya di Pulau Jawa. Karena kalau tidak cepat ditangani, bisa lumpuh Pulau Jawa,” tegas Yudhistira di Jakarta (10/6/2026) kemarin.
Tanggapan Resmi Kementrian ESDM
Isu panas ini langsung dibantah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, ia menegaskan bahwa gangguan listrik yang terjadi bukan karena masalah pasokan energi, melainkan akibat kendala teknis yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis dan kami sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” kata Anggia dalam rilis Kementrian ESDM, Kamis (11/6/2026).
ESDM juga memastikan isu yang beredar mengenai potensi pemadaman listrik massal akibat terganggunya pasokan batu bara tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah menegaskan ketersediaan pasokan energi untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih aman.
Selain itu, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang saat ini masih berlangsung disebut tidak memengaruhi distribusi batu bara ke pembangkit listrik milik PLN.
Menurut Anggia, pemerintah telah menerapkan mekanisme relaksasi secara bertahap dalam pengelolaan RKAB dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan industri dan ketersediaan kuota batu bara nasional.
“Sejauh ini tidak ada permasalahan dan tidak ada gangguan terkait pasokan maupun suplai energi untuk PLN,” tegasnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, ESDM mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi terkait isu krisis listrik maupun kelangkaan pasokan batu bara yang dapat memicu keresahan publik. (Redaksi)
