SUKABUMISATU.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi menyuarakan kritik tajam terhadap praktik parkir liar di bahu jalan yang dilakukan pengunjung Bioskop Sams Studio di ruas Jalan Lingkar Selatan. Mereka menilai kondisi ini sebagai bentuk pembiaran yang merugikan kepentingan umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
“Parkir di bahu jalan jelas tidak semestinya terjadi, apalagi di ruas jalan utama seperti Lingkar Selatan. Ini bentuk pembiaran yang mengorbankan kepentingan umum demi kenyamanan segelintir pihak,” tegas Norman Irawan, fungsionaris HMI Cabang Sukabumi, dalam keterangannya, Minggu (20/4).
Menurutnya, Jalan Lingkar Selatan seharusnya steril dari aktivitas parkir karena merupakan jalur utama dengan intensitas lalu lintas yang tinggi. Namun kenyataannya, area tersebut justru dijadikan tempat parkir bagi pengunjung bioskop, sehingga menimbulkan kemacetan dan potensi kecelakaan.
Norman juga mempertanyakan kejelasan dokumen rekayasa lalu lintas (lalin) yang menjadi salah satu syarat penting dalam proses pendirian tempat usaha seperti bioskop.
“Kami ingin tahu, apakah Sams Studio benar-benar telah mengantongi dokumen lalin yang sesuai prosedur? Kalau iya, bagaimana mungkin dampak parkir terhadap lalu lintas di sekitar lokasi luput dari perhatian?” ujarnya.
Lebih lanjut, HMI menuntut agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi melakukan peninjauan ulang terhadap izin operasional Sams Studio. Mereka meminta transparansi terhadap dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki pihak pengelola.
“Kami juga meminta DPMPTSP untuk terbuka kepada publik terkait dokumen-dokumen perizinan yang dikantongi Sams Studio. Apakah proses perizinan tersebut sudah melalui kajian teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” tambah Norman.
HMI mendesak DPMPTSP, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kota Sukabumi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Sams Studio, khususnya terkait dokumen lalu lintas dan ketersediaan fasilitas parkir yang memadai.
“Ini bukan sekadar soal parkir, tapi soal bagaimana kota ini dikelola. Kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap ruang kota dan hak warga,” pungkasnya. (Candra)
