PALABUHANRATU – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi untuk kembali mengaktifkan pintu retribusi wisata atau tolgate di kawasan Palabuhanratu menuai reaksi keras. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur yang melukai hati masyarakat lokal.
Ketua Paguyuban Padjadjaran Anyar, Firman Hidayat atau akrab disapa Abah Firman, dengan tegas menyatakan bahwa aktivasi kembali tolgate tersebut merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap perjuangan masyarakat Palabuhanratu.
Luka Lama yang Dibuka Kembali
Abah Firman mengingatkan pemerintah daerah bahwa penutupan tolgate beberapa tahun lalu bukanlah tanpa alasan. Hal itu merupakan hasil dari aksi protes besar-besaran warga yang merasa ruang geraknya terenggut oleh kemacetan yang dipicu antrean retribusi.
”Aktivasi tolgate ini adalah bentuk pengkhianatan bagi masyarakat Palabuhanratu. Dulu masyarakat berjuang melakukan aksi penutupan karena titik tersebut terbukti menjadi biang kerok kemacetan parah bagi warga lokal. Sekarang mau dibuka lagi? Ini namanya tidak belajar dari sejarah,” ujar Abah Firman kepada SukabumiSatu.com. Selasa, (07/04/2026).
Transparansi PAD: “Jangan Berlindung di Balik Aturan”
Lebih lanjut, Abah Firman mengkritik keras sikap Pemkab Sukabumi yang dinilai tidak pernah terbuka mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor kepariwisataan. Ia mencium adanya ketidaksinkronan antara penarikan retribusi dengan asas manfaat yang dirasakan masyarakat.
”Pemkab jangan selalu mengatasnamakan aturan atau regulasi jika mereka sendiri belum mampu melakukan transparansi. Ke mana larinya uang PAD wisata selama ini? Rakyat berhak tahu sebelum dipaksa menerima tolgate lagi,” cetusnya dengan nada kritis.
Warga Lokal Jadi Korban Kemacetan
Dampak nyata dari keberadaan tolgate, menurut Abah Firman, justru lebih banyak merugikan mobilitas warga lokal dibandingkan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Ia menekankan bahwa tidak semua penduduk Palabuhanratu menggantungkan hidupnya sebagai pelaku pariwisata.
Gangguan Aktivitas: Antrean kendaraan di pintu masuk wisata kerap mengunci akses jalan utama yang digunakan warga untuk bekerja dan sekolah.
Ketidakadilan Sosial: Warga lokal yang ingin melintas untuk urusan non-wisata seringkali terjebak dalam hiruk-pukuk kemacetan yang diciptakan oleh sistem retribusi tersebut.
”Tidak semua warga Palabuhanratu itu pelaku wisata. Banyak nelayan, petani, pedagang pasar, dan pegawai yang setiap hari lewat sana. Jangan sampai kepentingan mengejar setoran retribusi justru mengorbankan kelancaran aktivitas ekonomi warga lokal,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang penolakan serupa terus bermunculan di tengah masyarakat, menanti respons konkret dari pihak Dinas Pariwisata maupun Pemkab Sukabumi terkait polemik yang mulai memanas ini.
Reporter: Uga Khaeru Rabbani
Editor: Demi Pratama Adiputra
