SUKABUMISATU.com – Maraknya kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menimbulkan trauma, baik bagi siswa maupun orang tua penerima manfaat. Banyak orang tua kini khawatir anaknya menjadi korban berikutnya.
Beberapa orang tua bahkan mengusulkan agar anggaran MBG tidak lagi dikelola penyelenggara, melainkan dititipkan langsung ke orang tua siswa.
“Saya lebih setuju MBG dihentikan saja, lalu uangnya dibagikan ke orang tua atau ditambahkan ke anggaran pendidikan agar lebih maksimal,” ujar Santi (34), salah seorang orang tua murid.
Data Buruk SLHS dan SOP Keamanan Pangan
Dikutip dari Beritasatu.com, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan bahwa kasus keracunan MBG di berbagai daerah mencerminkan lemahnya pengawasan.
Ia menyoroti sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta SOP keamanan pangan yang masih minim. Dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki SLHS. “Berdasarkan data Kemenkes, 8.549 SPPG belum memiliki SLHS. Ini jelas problem serius,” kata Qodari.
Kondisi serupa terlihat pada SOP keamanan pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP, bahkan cuma 312 yang benar-benar menjalankan SOP.
“Kalau mau mengatasi masalah, SOP harus ada dan dijalankan. Tanpa itu, risiko keracunan akan terus berulang,” tegas Qodari.
Qodari juga membeberkan data BPOM: 9 dari 10 kasus keracunan pangan pada Agustus–September 2025 terjadi di SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ia menyebut periode awal ini sebagai “critical one month” yang sangat rentan.
Gubernur Jabar Siap Evaluasi Vendor
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak. Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya segera memanggil pengelola MBG pekan depan untuk meminta penjelasan sekaligus evaluasi.
Menurutnya, persoalan utama justru ada pada manajemen penyajian. “Masaknya jam 1 malam, disajikan jam 12 siang. Jarak waktunya terlalu lama, kualitas makanan menurun. Kalau penyelenggara tidak mampu, ya diganti dengan yang lebih mampu,” ujar Dedi di Balai Pakuan, Bogor, Rabu (24/9/2025).
Ia menilai jumlah penerima manfaat yang besar tidak sebanding dengan tenaga penyaji, sehingga rawan terjadi kesalahan distribusi maupun penurunan mutu makanan.
Titik Kritis Program MBG
Kasus keracunan yang berulang memperlihatkan bahwa MBG menghadapi masalah sistemik: dari sertifikasi dapur, kepatuhan SOP, hingga manajemen distribusi. Di sisi lain, trauma orang tua dan siswa bisa menggerus kepercayaan publik terhadap program yang digadang-gadang pemerintah pusat ini.
Kini, publik menunggu apakah langkah evaluasi pemerintah provinsi dan pusat akan benar-benar menghasilkan perbaikan, atau justru memicu desakan lebih keras untuk menghentikan MBG dan mengganti skema bantuan dengan pola lain. (Redaksi)
