SUKABUMISATU.com, CIDAHU – Ironi besar menyelimuti wilayah Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Di tengah klaim sebagai wilayah penyumbang energi nasional melalui panas bumi (geothermal) Gunung Salak, kondisi infrastrukturnya justru mengenaskan. Warga di lingkaran pusat energi ini terpaksa “patungan” untuk memperbaiki Jalan Kabupaten yang bertahun-tahun dibiarkan telantar oleh pemerintah daerah.
Pantauan di lapangan, aksi pengecoran swadaya sedang berlangsung di ruas jalan Kabupaten, tepatnya mulai dari pertigaan Bojong Pari (Jalan Cagak) hingga Perumahan Tapos Asri. Tidak ada papan proyek pemerintah, yang ada hanyalah kaleng-kaleng sumbangan di pinggir jalan.
Iwan Ifey, Sekretaris 2 Aliansi Forum Cidahu Bersatu (FCB), menyatakan aksi ini adalah bentuk murni dari kegagalan pemerintah dalam mendistribusikan keadilan pembangunan.
”Jalan Kabupaten, Rasa Sungai Kering”
Iwan menegaskan bahwa status jalan yang mereka cor adalah jalan milik Kabupaten Sukabumi. Namun, alih-alih diperbaiki oleh Dinas PU menggunakan APBD atau didorong ke APBN sebagai kawasan strategis, warga justru harus “mengemis” di jalanan lewat aksi ngecrek untuk membeli semen.
”Ini jalan Kabupaten, tapi puluhan tahun rasanya seperti sungai kering. Untuk progres 50 meter ini saja, kami sudah habis 60 sak semen dari kocek warga dan sumbangan mobil yang lewat. Ke mana pemerintah? Ke mana larinya uang dari eksploitasi alam kami?” cetus Iwan dengan nada tinggi, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Iwan, sangat tidak logis jika wilayah yang ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional dan menyuplai listrik untuk lintas provinsi, infrastruktur dasarnya justru dibebankan kepada rakyat kecil.
Menggugat Keadilan di Radius Eksploitasi
Aktivis lingkungan ini menilai pemerintah menutup mata terhadap risiko dan dampak lingkungan yang dihadapi masyarakat kaki Gunung Salak. Ia menuntut agar jalan di radius eksploitasi geothermal menjadi Prioritas APBN, bukan lagi sekadar janji manis politik di tingkat daerah.
”Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kami ini masyarakat terdampak di radius eksploitasi. Kami yang paling dekat dengan risiko jika terjadi bencana alam akibat eksploitasi, tapi urusan jalan saja kami harus urunan. Ini penghinaan terhadap martabat warga Cidahu,” tegasnya.
Ancaman Class Action dan Seminar Eksploitasi
Pihak FCB menyatakan tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini terus berlanjut. Iwan mengancam akan mengerahkan tim ahli guna melakukan gugatan kelompok atau class action terhadap kementerian terkait, termasuk KLHK dan ESDM.
”Kami sudah siapkan tim khusus yang paham regulasi dan analisis lingkungan. Jika pemerintah tetap tuli, kami akan lakukan class action. Kami juga akan gelar seminar internal agar masyarakat paham bahwa selama ini kita sedang dieksploitasi tanpa kompensasi infrastruktur yang layak,” tambahnya.
Iwan memperingatkan bahwa aksi “turun gunung” ini adalah sinyal peringatan bagi penguasa kebijakan. “Ketika kami mulai beriak, itu artinya ada pergerakan besar. Kami menuntut seluruh jalan di radius eksploitasi Gunung Salak menjadi tanggung jawab pusat melalui APBN secara permanen!” tutupnya.
Hingga berita ini dimuat, aksi pengecoran jalan secara swadaya oleh warga masih terus berlangsung, menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang seolah ‘absen’ di wilayah strategis tersebut.
Reporter: Chuba Yusuf
Editor: Demi Pratama Adiputra
