SUKABUMISATU.com, Sukabumi — Dinamika internal DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi mulai menghangat menjelang gelaran Musyawarah Daerah (Musda). Di tengah santernya desas-desus faksionalisasi dan gesekan pasca-pergantian Penjabat Sementara (Plt) Ketua DPD, jajaran elit beringin setempat bergerak cepat meluruskan peta politik internal.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa mesin partai berada dalam kondisi solid dan siap menghadapi suksesi kepemimpinan. Ia menepis anggapan adanya dualisme kepemimpinan maupun faksi yang saling sikut menjelang perebutan kursi nomor satu Golkar di Kabupaten Sukabumi.
1. Membaca Otopsi Pergantian Plt: Regulasi vs Isu Keretakan
Isu keretakan internal Golkar Sukabumi sebelumnya mencuat seiring pergeseran posisi Plt Ketua DPD. Skenario perpecahan sempat dihembuskan di ruang publik, mengaitkan pergantian tersebut dengan persaingan kubu jelang Musda. Namun, Budi Azhar menyebut manuver tersebut murni sebagai bagian dari penataan tertib administrasi organisasi pasca-Musda tingkat provinsi, bukan cerminan pembelahan politik.
Menurut Budi, Plt Ketua terdahulu secara otomatis gugur secara administratif setelah terakomodasi dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Berdasarkan aturan internal beringin, posisi Plt DPD tingkat kabupaten/kota wajib diampu oleh unsur pimpinan DPD Golkar Tingkat Provinsi Jawa Barat.
”Plt terdahulu kini bertugas di DPP. Secara syarat administratif organisasi, posisi Plt daerah harus diisi oleh pengurus DPD Provinsi. Karena itu, DPD Golkar Jabar menunjuk Pak TB Mulyana, yang menjabat Wakil Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Jabar,” ujar Budi Azhar saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/7/2026).
Penunjukan TB Mulyana—tokoh senior Golkar yang berakar di wilayah Priangan Barat—dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas transisi kepemimpinan. Budi menegaskan, langkah penunjukan ini dipatuhi secara tegak lurus oleh seluruh struktur di Kabupaten Sukabumi tanpa ada gesekan faksional.
2. Menghitung Kalkulasi Waktu dan Logistik Musda
Kendati Surat Instruksi DPP Partai Golkar mengamanatkan seluruh Musda kabupaten/kota rampung pada Agustus 2026, tenggat tersebut berhadapan dengan realitas logistik organisasi di tingkat Jawa Barat. Budi mengungkapkan, hingga pertengahan Juli 2026, belum ada satu pun dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengeksekusi Musda.
DPD Golkar Jawa Barat saat ini masih mematangkan skema dan penanggalan kick-off serentak guna menjamin kelancaran pelaksanaan di seluruh daerah.
”Secara matematis, menyelenggarakan Musda di 27 kabupaten/kota dalam rentang satu bulan memerlukan konsolidasi yang sangat presisi. Jika satu hari satu daerah, sudah memakan waktu 27 hari. Kewenangan penuh pengaturan jadwal berada di DPD Jawa Barat,” kata Budi menjelaskan.
Prosedur Musda nantinya akan dimulai dari komando kick-off provinsi, pembentukan panitia pengarah (steering committee) dan panitia pelaksana (organizing committee), hingga pengajuan draf jadwal resmi kembali ke DPD Golkar Jawa Barat.
3. Peta Kepemimpinan: Terbuka Namun Terukur
Di luar isu internal, fokus publik kini tertuju pada bursa calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi mendatang. Budi Azhar menegaskan bahwa proses pencalonan akan berjalan transparan sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari DPP Partai Golkar.
Golkar, menurutnya, memiliki mekanisme baku yang memagari proses regenerasi agar tidak terpeleset menjadi konflik destruktif. Siapa pun kader yang memenuhi kriteria administratif dan syarat keorganisasian berhak maju dalam kontestasi.
”Di Golkar semua ada koridornya. Tidak ada istilah ‘pintu terkunci’. Siapa pun yang memenuhi juklak-juknis diperbolehkan maju. Prinsipnya, Musda adalah ajang konsolidasi kekuatan, bukan perpecahan,” pungkas Budi.
Dengan posisi Budi Azhar sebagai Sekretaris DPD sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, perannya menjadi krusial sebagai penyeimbang dan penjaga stabilitas politik daerah. Sikap tegas yang ditunjukkan elit beringin ini mengirimkan sinyal jelas bahwa Golkar Kabupaten Sukabumi memilih merapatkan barisan ketimbang terjebak dalam pusaran faksionalisme menjelang suksesi 2026. (demi pratama)
