SUKABUMISATU.com – Pemerintahan Kota Sukabumi di bawah kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki tengah diguncang badai kritik. Program unggulan bertajuk Wakaf yang semula digadang-gadang menjadi ikon religius dan ekonomi umat, kini justru menuai kontroversi. Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa, ormas Islam, hingga aktivis terus menggempur Balai Kota. DPRD pun turun tangan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut program tersebut.
Di tengah situasi politik yang memanas itu, suara keras datang dari Partai Gerindra — partai pengusung utama Ayep Zaki di Pilkada lalu. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi, Drs. Lutfi Achmad, M.B.A, menegaskan bahwa arah kepemimpinan Ayep Zaki harus segera dievaluasi sebelum kehilangan legitimasi di mata publik.
“Saya ingatkan agar Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, segera melakukan evaluasi total. Jalankan kepemimpinan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegas Lutfi kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).
Menurutnya, berbagai aksi protes dan kegaduhan publik yang terjadi belakangan ini adalah indikasi gagalnya komunikasi politik dan publik di lingkaran pemerintahan Ayep Zaki.
“Kalau sampai dibentuk Panja dan muncul gelombang demo besar-besaran, itu artinya komunikasi pemerintah sudah rusak di akar rumput. Produk kebijakan sebaik apa pun tak akan diterima kalau disampaikan dengan cara yang buruk,” sindirnya.
Gerindra Ancam Tarik Dukungan Politik
Lebih tajam lagi, Lutfi menyampaikan ultimatum politik kepada Wali Kota Sukabumi. Ia menegaskan bahwa Gerindra tak segan menarik dukungan jika Ayep Zaki dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Kalau tetap seperti itu, Gerindra akan tarik diri. Kami tak mau mendukung pemimpin yang hanya memikirkan kelompoknya sendiri,” tegas Lutfi.
“Buat apa kami mendukung kepala daerah yang menutup mata terhadap masyarakat bawah?”
Lutfi menilai, kepemimpinan yang efektif bukan hanya ditentukan oleh visi dan program, tetapi oleh kemampuan membangun komunikasi dan koordinasi yang terbuka dengan berbagai pihak.
“Ayep harus sadar, rakyat butuh diajak bicara, bukan diarahkan sepihak. Kalau komunikasi terus tertutup, kepercayaan publik bisa ambruk,” ujarnya.
Kritik Soal TKPP, Rangkap Jabatan, dan Program Wakaf
Selain soal program wakaf, Lutfi juga menyinggung isu rangkap jabatan dan masalah Tenaga Kerja Profesional Pemerintah (TKPP) yang menjadi sorotan publik. Ia menyebut, berbagai kisruh itu muncul akibat lemahnya manajemen dan minimnya transparansi dalam tubuh Pemkot Sukabumi.
“Gerindra punya beban moral terhadap rakyat dan tanggung jawab terhadap Presiden Prabowo. Kami ingin program pemerintah pusat bisa sampai ke rakyat, bukan tersumbat karena ego politik lokal,” katanya.
Pesan Tegas untuk Lingkaran Wali Kota
Dalam pernyataannya, Lutfi juga menyindir keras kinerja tim komunikasi dan tenaga ahli Pemkot yang dinilai hanya menikmati fasilitas tanpa kontribusi nyata.
“Ada Humas, ada tenaga ahli yang digaji dari APBD, tapi kalau tidak bisa menjembatani komunikasi rakyat dan wali kota, untuk apa ada mereka?”
“Itu duit rakyat, bukan untuk duduk manis dan foto di acara seremonial,” tegasnya.
Gerindra: Partai Penyeimbang, Bukan Pencari Kue Kekuasaan
Meski melontarkan kritik tajam, Lutfi menegaskan Gerindra tetap membuka ruang komunikasi dengan Ayep Zaki, selama komunikasi itu membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau ketemu, kita welcome, tapi jangan buat lobi-lobi politik. Gerindra bukan partai minta jatah. Kami partai yang mapan dan ideologis,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kepada seluruh kader agar tetap lurus pada garis perjuangan partai, menjadi penyeimbang, bukan pengikut buta.
“Kami mendukung kebijakan yang benar, menolak yang menyimpang. Bagi kami, loyalitas kepada rakyat lebih tinggi dari loyalitas politik,” pungkasnya.
Gelombang kritik terhadap program Wakaf Wali Kota Ayep Zaki menjadi cermin bahwa transparansi dan komunikasi publik adalah kunci utama keberhasilan sebuah pemerintahan. Ketika partai pengusung sendiri mulai bersuara keras, itu sinyal serius bahwa legitimasi politik di tingkat lokal sedang teruji.
