SUKABUMISATU.com – Masalah klasik Kabupaten Sukabumi yang seolah tak berujung—mulai dari rusaknya infrastruktur hingga sulitnya akses pelayanan di pelosok—kerap kali dijawab dengan alasan “wilayah yang terlalu luas”. Namun, publik kini mulai jengah. Pemerintah Daerah (Pemda) diminta berhenti menggunakan strategi “tambal sulam” yang hanya menyelesaikan masalah di permukaan tanpa menyentuh akar persoalan.
Pengurus DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Mantra Sugrito, angkat bicara mengenai lambatnya akselerasi pembangunan di kabupaten terluas kedua di Jawa-Bali ini. Menurutnya, Pemda harus melakukan lompatan besar melalui kombinasi teknologi dan kemandirian ekonomi.
Digitalisasi: Jangan Sampai Aplikasi Jadi Pajangan
Jarak tempuh warga dari pelosok seperti Cisolok atau Tegalbuleud menuju pusat pemerintahan di Palabuhanratu masih menjadi momok. Mantra menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan seharusnya menjadi harga mati, bukan sekadar formalitas.
”Jangan sampai aplikasi Satu Pintu hanya jadi pajangan di Playstore tapi error saat diakses. Pemda harus berani memindahkan ‘kantor bupati’ ke genggaman warga. Operator di tiap desa harus diberdayakan jadi garda terdepan, supaya warga pelosok nggak perlu boncos ongkos ratusan ribu cuma buat urus KTP ke Palabuhanratu,” tegas Mantra Sugrito kepada SukabumiSatu.com.
Hilirisasi: Jangan Biarkan Petani dan Nelayan “Gigit Jari”
Sektor ekonomi juga mendapat sorotan tajam. Selama ini, Kabupaten Sukabumi seolah hanya bangga dengan menjamurnya pabrik garmen di wilayah Utara, sementara potensi pertanian dan perikanan jalan di tempat.
Mantra mendorong Pemda untuk fokus pada hilirisasi. “Kita punya gabah, kita punya ikan, tapi kenapa yang kaya orang luar? Pemda harus undang investor atau gerakkan BUMD untuk bangun pabrik pengolahan di sini. Jual produk kemasan, jangan cuma jual barang mentah. Kalau cuma jual mentah, petani kita selamanya cuma jadi penonton di tanah sendiri,” cetusnya.
Infrastruktur: APBD Terbatas Bukan Alasan Membiarkan Jalan “Bopeng”
Keluhan soal jalan rusak yang mirip “kubangan kerbau” sudah jadi menu harian di media sosial. Mantra mengingatkan bahwa alasan keterbatasan APBD tidak boleh terus-menerus dijadikan ‘tameng’ kegagalan pembangunan infrastruktur.
”Kalau APBD terbatas, pakai otak, pakai kreativitas! Ada skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Selain itu, dana CSR dari ribuan pabrik di wilayah Utara itu harus transparan. Arahkan untuk perbaikan jalan di ring satu industri. Jangan sampai truk besar lewat tiap hari tapi jalannya hancur dan warga yang nanggung debunya,” lanjutnya dengan nada tinggi.
Pariwisata Berbasis Rakyat, Bukan Pengusaha Besar
Terakhir, soal Geopark Ciletuh dan destinasi lainnya, KNPI mengingatkan agar Pemda mengubah paradigma dari sekadar mengejar retribusi tiket masuk menjadi pembangunan ekosistem ekonomi kerakyatan.
Pemberdayaan desa wisata harus nyata, bukan sekadar seremoni. “Uang wisatawan harus berputar di homestay milik warga dan pemandu lokal. Konektivitas transportasi dari gerbang tol atau stasiun ke objek wisata juga harus tersedia. Kalau infrastrukturnya sulit, orang kapok datang lagi,” tutup Mantra.
Tanpa langkah strategis dan keberanian untuk membedah birokrasi, kemajuan Kabupaten Sukabumi diprediksi akan tetap merayap, tergilas oleh luas wilayahnya sendiri.
Editor: Demi Pratama Adiputra
