SUKABUMISATU.com – Isu pemekaran wilayah Sukabumi kembali memanas. Bukan hanya aktivis, anggota dewan, maupun kepala daerah, kini Ketua Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat, Bayu Risnandar, ikut angkat bicara.
Menurut Bayu, riuhnya pembahasan pemekaran Kabupaten Sukabumi dipicu oleh wacana penggabungan sembilan kecamatan ke wilayah administrasi Kota Sukabumi. Isu ini kian membesar setelah Wali Kota Sukabumi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Jawa Barat.
“Jujur saja, kalau tidak ada manuver dari Wali Kota, saya yakin isu pemekaran Sukabumi tidak akan ramai dibicarakan. Kita (warga Kabupaten -Red) justru baru heboh karena takut sebagian wilayah dicaplok Kota Sukabumi,” ujar Bayu.
Ia menilai, substansi perjuangan pemekaran selama ini tidak dikelola dengan baik. Tanpa pemicu berupa rencana penggabungan, obrolan pemekaran kerap dituding sekadar jualan mimpi menjelang Pemilu.
Lebih jauh, Bayu menyebut baik Bupati maupun Wali Kota Sukabumi tidak sepenuhnya memahami maksud Gubernur Jawa Barat terkait penataan wilayah.
“Bicara penataan wilayah itu ada dua hal: pemisahan atau penggabungan. Tapi jangan lupa, harus ada dasar hukumnya. Sayangnya, Kabupaten Sukabumi sampai hari ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Daerah. Ini fatal, karena Perda itu menjadi acuan teknis sebelum dan sesudah pemekaran,” tegas Bayu.
Selain menyoroti Bupati, ia juga mengkritisi langkah Wali Kota yang dinilai terburu-buru tanpa melibatkan DPRD Kota secara formal. “Kalau ini tidak dibicarakan di DPRD Kota, maka penggabungan sembilan kecamatan akan terkesan hanya untuk kepentingan politik Wali Kota saja,” tambahnya.
Fakta: Sukabumi Terlalu Luas
Kabupaten Sukabumi saat ini merupakan daerah dengan cakupan wilayah terluas di Jawa Barat, yakni lebih dari 4.000 km² dengan 47 kecamatan. Luasnya wilayah sering dijadikan dasar tuntutan pemekaran karena menyulitkan pelayanan publik dan distribusi pembangunan.
Usulan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara dan Sukabumi Selatan sejatinya sudah bergulir sejak 2003. Dokumen usulan pun telah berulang kali dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, namun hingga kini tak kunjung mendapat restu pemerintah pusat.
Kini, alih-alih fokus pada perjuangan DOB yang sudah mengendap dua dekade, perhatian publik justru terpecah oleh isu penggabungan sebagian wilayah Kabupaten ke Kota Sukabumi.
Analisis: Politik atau Penataan Wilayah?
Dari kacamata Forkoda Jabar, riuhnya isu ini tak lepas dari kepentingan politik jelang 2029. Wacana pemekaran yang tak kunjung terealisasi, ditambah manuver Wali Kota Sukabumi, dianggap membuka ruang spekulasi adanya agenda tersembunyi elit politik.
“Kalau bicara pelayanan publik, pemekaran jelas penting. Tapi jangan sampai agenda ini dikaburkan dengan kepentingan elit. Apalagi, dasar hukumnya (Perda Penataan Daerah) saja belum ada di Kabupaten Sukabumi,” tegas Bayu.
Jalan Panjang Menuju Pemekaran
Kementerian Dalam Negeri menegaskan moratorium pemekaran wilayah masih berlaku. Artinya, meski daerah menyiapkan kajian dan perda, tetap dibutuhkan keputusan politik nasional untuk membuka kembali kran pemekaran DOB.
Dengan kondisi ini, suara-suara yang muncul di Sukabumi lebih bernuansa reaktif ketimbang strategis. Seperti kata Bayu, perjuangan pemekaran seharusnya dikelola serius dengan kajian teknis, bukan sekadar ramai saat ada isu pencaplokan wilayah.
Pemekaran Sukabumi ibarat bola panas yang kembali ditendang ke tengah lapangan. Namun tanpa dasar hukum jelas dan kajian mendalam, wacana ini rawan ditunggangi kepentingan politik sesaat.
(Demi Pratama Adiputra)
