SUKABUMISATU.com – Founder Lingkar Kajian Kebangsaan sekaligus tokoh muda Sukabumi Utara, Dewek Sapta Anugrah, menilai bahwa wacana pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi Utara selama ini hanya muncul pada momentum politik tertentu dan belum dijalankan secara serius oleh para pemangku kepentingan.
“Selama ini kita melihat bahwa proses pemekaran hanya menjadi wacana politis dan konsumsi publik ketika mendekati momentum politik saja. Dari rezim ke rezim, pemerintah daerah baru sebatas 80 persen bicara soal pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara,” ujar Dewek.
Menurutnya, isu penggabungan wilayah kabupaten ke kota yang kembali mencuat belakangan ini justru menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, baik legislatif maupun eksekutif. Namun, ia menilai keseriusan kedua pihak tersebut masih setengah-setengah, salah satunya karena adanya moratorium.
Meski begitu, Dewek mengapresiasi pernyataan Bupati Sukabumi yang secara tegas menyampaikan komitmen mendukung percepatan pemekaran. Hanya saja, menurutnya, komitmen politik eksekutif tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret melalui diplomasi dan komunikasi politik dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Ia juga menyoroti peran legislator, baik yang ada di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, maupun yang duduk di DPR RI. “Mereka harus dikonsolidasikan agar sama-sama mendorong isu pemekaran ini, bukan hanya jadi wacana, tetapi benar-benar diperjuangkan di parlemen,” tegasnya.
Lebih jauh, Dewek menekankan pentingnya membangkitkan kesadaran masyarakat akar rumput. “Wacana pemekaran tidak boleh hanya milik elit politik. Masyarakat harus tahu apa dampaknya bagi pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan,” jelasnya.
Terkait keberadaan Presidium Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara, Dewek bahkan mendesak agar organisasi tersebut dibubarkan. “Bubarkan Presidium Pemekaran yang lama dan rubah dengan anak-anak muda milenial dan Gen Z, karena langkah mereka sudah tidak efektif dan produktif,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan adanya rekonstruksi organisasi dengan memberi ruang lebih luas bagi kelompok muda dan generasi milenial. “Gen Z dan milenial harus dijadikan subjek dalam perjuangan politik pemekaran. Mereka punya kapasitas untuk mengurus itu, bukan hanya jadi penonton,” pungkasnya.
(Demi Pratama Adiputra)
