SUKABUMISATU.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menggelar aksi protes sekaligus audiensi di kantor desa setempat, Sabtu (24/5).
Massa memadati aula kantor desa, sementara sebagian lainnya menunggu di luar gedung di bawah pengawasan ketat aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas Polsek Cikembar.
Aksi tersebut dipicu keprihatinan warga terhadap berbagai persoalan di tingkat desa, mulai dari rekrutmen tenaga kerja hingga dugaan tidak transparannya pengelolaan keuangan desa.
Perwakilan warga, Iwa Kartiwa, dalam pernyataan resminya menyebut, audiensi ini didorong semangat untuk mendorong transparansi, keadilan, dan pengelolaan desa yang lebih akuntabel serta berpihak kepada masyarakat.
“Aksi ini bentuk kecintaan kami terhadap desa. Kami berharap ini jadi titik awal perubahan ke arah tata kelola yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan enam tuntutan kepada pihak desa. Pertama, soal rekrutmen tenaga kerja yang transparan dan adil. Warga mengapresiasi pembubaran Tim 11 dalam rekrutmen tenaga kerja harian di PT PAIHO, namun mereka meminta agar sistem perekrutan dikembalikan ke mekanisme awal yang lebih terbuka tanpa intervensi.
Kedua, terkait dugaan pengelolaan pendapatan desa dari kontribusi pihak ketiga yang dinilai tidak jelas penggunaannya. Warga menuntut seluruh pendapatan tersebut dikembalikan ke kas desa dan dikelola sesuai mekanisme APBDes.
Ketiga, warga meminta audit terbuka atas proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Sukamulya, yang dinilai sarat ketidakjelasan dalam penunjukan pelaksana hingga pembayaran upah pekerja.
Selanjutnya, warga menuntut penindakan tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja yang selama ini dinilai meresahkan.
Kelima, soal pemulihan fungsi lembaga desa seperti BPD dan LPM. Warga menilai kedua lembaga itu mengalami pelemahan fungsi dan wewenang, dan mendesak agar perannya dikembalikan sesuai aturan.
Terakhir, warga mempertanyakan kejelasan program BPJS Ketenagakerjaan bagi Linmas, RT, RW, dan perangkat desa yang sempat dihentikan tanpa penjelasan. Mereka menuntut kejelasan sekaligus solusi alternatif dari pemerintah desa.
Audiensi berlangsung cukup kondusif. Aparat keamanan dari TNI dan Polri tampak mengawal jalannya dialog yang diwarnai beberapa perdebatan sengit.(Suhendi Soex)
