SUKABUMISATU.com, NAGRAK — Sempat dipuji di awal, program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kecamatan Nagrak kini justru menuai badai protes. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Cireundeu Bersatu (GCB) bersama LSM FK PAKSI menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kampung Cireundeu, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jumat (05/06/2026).
Operasional dapur SPPG yang awalnya diharapkan membawa berkah bagi anak sekolah dan ekonomi desa, kini dinilai melenceng jauh dari komitmen awal. Tak tanggung-tanggung, warga menduga ada praktik monopoli internal, pengabaian UMKM lokal, hingga pengolahan limbah yang “asal-asalan” yang mencemari pemukiman.
7 Tuntutan Harga Mati: Pecat Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan!
Pantauan sukabumisatu.com di lapangan, ketegangan sempat meningkat saat massa yang dipimpin oleh Kepala Aksi, Abu Jibriel, berorasi di atas mobil pikap menggunakan pengeras suara. Mereka membawa spanduk berisi tujuh tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada pemilik dan manajemen SPPG.
Warga mendesak perombakan total manajemen internal. Tiga posisi krusial dituntut untuk segera dipecat dan diganti: Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan. Ketiganya dinilai gagal menjaga kualitas, tidak transparan dalam pengelolaan, dan mengabaikan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
”Hari ini adalah aksi damai terkait adanya Dapur SPPG di wilayah Desa Girijaya. Berdasarkan informasi dan investigasi dari warga, dapur ini masih banyak melanggar aturan yang tidak sesuai dengan standar operasional Badan Gizi Nasional,” tegas Ketua LSM FK PAKSI, Abu Jibriel, kepada awak media.
Selain masalah pemecatan, warga mengancam akan menyetop paksa operasional jika SPPG tidak segera membenahi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai SOP dan mengantongi sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Dari Bau Limbah Hingga Buah Busuk: Komitmen Berubah Menjadi Kecewa
Koordinator Aksi sekaligus Tokoh Masyarakat Desa Girijaya, Apih Endin, mengungkapkan kekecewaan mendalamnya. Padahal, pada lima bulan pertama operasional, SPPG ini sempat menjadi kebanggaan warga karena kinerjanya yang sangat baik.
”Sambutan saya sebagai tokoh sangat bangga bisa membantu masyarakat kecil, khususnya anak-anak sekolah yang bisa makan setiap jam istirahat. Tapi sekarang, kompensasi kebersihan (Jumat Bersih) hilang, sampah mulai menumpuk dan berbau menyengat,” cetus Apih Endin dengan nada bergetar menahan kecewa.
Tak hanya lingkungan sekitar yang dirugikan oleh air pembuangan keruh tanpa biotank standar BGN, Apih juga menyoroti merosotnya kualitas makanan yang dikirim ke sekolah dan rumah warga.
”Menu yang sekarang Apih lihat dan kontrol sendiri, jeruk masa spasi-spasi (berjarak pengirimannya) sampai keburu busuk, semangka busuk, bahkan pisang yang dikirim masih mentah. Ini kan program Pak Presiden Prabowo, anggarannya ada, harusnya bergizi!” cecar Apih Endin.
PGRI Ikut Meradang: Jangan Kasih Anak-Anak Pisang Mentah!
Jeritan soal buruknya kualitas menu ini bukan isapan jempol belaka. Di lokasi yang sama, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut turun ke jalan mengawal aspirasi para kepala sekolah dan guru yang berada di garda terdepan program MBG.
Perwakilan PGRI yang mengenakan rompi organisasi membenarkan temuan buah-buahan tidak layak konsumsi tersebut. Mereka bahkan mengantongi bukti dokumentasi foto lapangan.
”Kemarin kami melihat langsung ke lapangan dan ada dokumentasi fotonya, jangan sampai anak-anak dikasih buah pisang yang masih hijau (mentah). Kami mohon sajikan menu yang layak dan variatif,” tegasnya.
Selain meminta variasi menu yang sehat sesuai juknis pusat, PGRI mendesak manajemen SPPG untuk menambah frekuensi pembagian susu untuk mendongkrak gizi anak di wilayah Nagrak yang dinilai masih rentan.
”Susu itu jangan sampai hanya dikasih seminggu sekali. Anak-anak di daerah ini kan masih banyak yang kekurangan gizi, tolonglah bisa ditingkatkan jadi dua sampai tiga kali dalam seminggu,” tambahnya.
Aroma Monopoli: Koperasi UMKM Lokal Malah Digembok
Kemarahan warga Girijaya makin memuncak akibat adanya dugaan praktik monopoli suplai bahan baku oleh oknum internal dapur SPPG. Potensi ekonomi lokal dari petani telur, daging ayam, sayuran, hingga pisang di Desa Girijaya sengaja “dimatikan”.
Padahal, instruksi dari Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Pusat sangat jelas: Setiap dapur SPPG wajib melibatkan minimal 15 UMKM lokal demi mendongkrak ekonomi desa.
”Masyarakat sekitar tidak dilibatkan oleh dapur, sehingga kesejahteraan dari program ini tidak dirasakan oleh warga. Padahal warga bermodal kecil sudah mengikuti arahan dengan membentuk koperasi, namun kerja sama tetap tidak dilaksanakan,” ungkap Abu Jibriel dengan nada geram. Kenyataannya, pasokan komoditas justru dikuasai sepihak oleh lingkaran dalam dapur.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di lokasi, mendesak pimpinan yayasan dan pengelola dapur untuk keluar menemui warga dan tidak bersembunyi di balik dinding fasilitas.
Situasi di lapangan terpantau tetap kondusif di bawah pengawalan ketat aparat keamanan gabungan dari unsur TNI, Polres Sukabumi, dan Satpol PP Kecamatan Nagrak. Warga menegaskan membuka pintu mediasi yang difasilitasi oleh Camat Nagrak dan Kepala Desa Girijaya, dengan syarat: Aspirasi warga dipenuhi dan hak ekonomi lokal dikembalikan.
Warga berharap jeritan dari Cireundeu ini didengar langsung oleh jajaran manajemen pusat hingga Presiden Prabowo Subianto, agar program nasional yang suci ini tidak dikotori oleh kepentingan segelintir oknum yang mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan gizi anak-anak Sukabumi.
Reporter: Suhendi Soex
Editor: Demi Pratama Adi Putra
