SUKABUMISATU.com – Proses pembongkaran Glamping Lotus di kawasan Pantai Citepus pada Selasa (9/12/2025) tidak berjalan mulus. Ketegangan sempat terjadi antara warga dan perwakilan pengelola setelah muncul pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa apabila glamping dibongkar, maka warung-warung tradisional milik warga di sekitar pantai juga harus ikut dibongkar.
Kehadiran warga dalam jumlah besar dipicu pemberitaan yang ramai di media serta keresahan kolektif terkait dugaan penyerobotan lahan dan hilangnya akses publik pantai yang sebelumnya menjadi fasilitas umum.
Kepala Desa Citepus, Koswara, yang hadir langsung mengawal proses pembongkaran, membenarkan bahwa situasi sempat memanas akibat pernyataan pihak pengelola.
“Tadi ada perdebatan antara warga masyarakat dengan karyawan di sini. Warga meminta pembongkaran dilakukan segera. Namun dari pihak karyawan memberi jawaban bahwa kalau glamping dibongkar, maka warung-warung masyarakat pun juga harus dibongkar,” ujar Koswara.
Menurutnya, perbandingan yang disampaikan pihak pengelola tidak tepat dan justru memperuncing situasi.
Koswara menegaskan bahwa keberadaan glamping merupakan bentuk investasi komersial berskala besar, sementara warung-warung warga adalah mata pencaharian lokal yang menopang ratusan keluarga.
“Kalau perusahaan ini bentuknya bisnis dan investasi, harusnya menjadi contoh bagi masyarakat kecil. Warung warga itu satu blok saja sudah ratusan perut yang bergantung. Sedangkan glamping ini hanya satu perusahaan; keuntungannya milik satu pihak. Itu yang harus dipertimbangkan,” jelasnya.
Koswara juga menambahkan bahwa kondisi saat ini sudah kembali kondusif setelah pihak desa dan Satpol PP menenangkan warga serta memastikan pembongkaran tetap berlangsung sesuai perintah pemerintah daerah.
Dengan berjalannya pembongkaran, warga berharap area pantai dapat kembali sepenuhnya menjadi ruang publik. Sementara itu, pemerintah desa menegaskan akan terus mengawal penataan ulang kawasan agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan pesisir tanpa izin.
Langkah lanjutan kini menunggu pembahasan lintas instansi terkait perizinan, tata ruang, dan perlindungan fasilitas umum di kawasan wisata Citepus. Pemerintah daerah juga diminta tegas agar konflik serupa tidak kembali terjadi. (Demi Pratama Adiputra)
