SUKABUMISATU.com – Rencana Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki untuk menggabungkan sembilan kecamatan dari Kabupaten Sukabumi bukan muncul tiba-tiba. Di baliknya, ada inspirasi sekaligus justifikasi politik dari Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang dalam forum nasional mengusulkan konsep penggabungan wilayah kota kecil dengan kecamatan di kabupaten terdekat.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Senayan, Selasa (29/4/2025), KDM menilai model ini sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara kota dan kabupaten. Kota kecil umumnya punya PAD per kapita tinggi, tapi terbatas ruang untuk berkembang. Sebaliknya, kabupaten punya wilayah luas namun fiskal rendah.

“Harus ada keadilan fiskal. Kota kecil bisa diperkuat dengan penambahan wilayah, kabupaten tidak kehilangan identitasnya. Ini jalan tengah di tengah moratorium DOB,” ujar KDM.

KDM Sebut Sukabumi Salah Satu Contoh

Dalam forum itu, KDM bahkan menyebut langsung Kota Sukabumi sebagai contoh potensial untuk penerapan konsep ini. Ia menggambarkan kemungkinan pergantian status Kota Sukabumi menjadi kabupaten, dengan penambahan wilayah dari penggabungan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Bagi Ayep Zaki, ide KDM ini adalah peluang emas. Dengan membawa narasi besar “keadilan fiskal” yang disuarakan gubernur, ia bisa menempatkan rencana perluasan wilayahnya bukan sekadar ambisi pribadi, tapi bagian dari skema kebijakan provinsi yang dibawa ke level nasional.

Benturan dengan DPRD Kabupaten

Namun, terlepas dari dukungan konsep di level provinsi, DPRD Kabupaten Sukabumi—khususnya Komisi I—tetap menilai langkah ini sebagai ancaman bagi perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara yang tinggal menunggu pencabutan moratorium.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Andri Hidayana, menyebut langkah Ayep Zaki sebagai “keserakahan” yang mengganggu proses panjang pemekaran.

“Ini bukan soal keadilan fiskal, ini soal merampas wilayah strategis yang sudah jadi perjuangan puluhan tahun,” tegasnya.

Arena Politik Baru

Dengan adanya ide KDM sebagai dasar, peta konflik Sukabumi kini punya dimensi baru:

• Level Lokal: Kota vs Kabupaten memperebutkan legitimasi wilayah.

• Level Provinsi: Gubernur mendorong penggabungan wilayah demi pemerataan fiskal.

• Level Nasional: DPR RI dan Kemendagri membahas skema alternatif pemekaran di tengah moratorium DOB.

Jika konsep KDM diadopsi pemerintah pusat, Ayep Zaki berpotensi mendapat jalan lebih mulus. Tapi tanpa persetujuan DPRD Kabupaten, rencana itu bisa tetap buntu.

Editor: Demi Pratama Adiputra