SUKABUMISATU.COM – Anggota DPR RI, drh Slamet, menyoroti turunnya nilai anggaran subsidi pupuk dari tahun ke tahun. Ia menilai penurunan anggaran subsidi sebagai kebijakan yang aneh dan enggak nyambung.
Hal tersebut Ia ungkapkan di sela kegiatan reses di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Rabu (17/5/2023). Turunnya nilai anggaran subsidi pupuk setiap tahun bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam mempromosikan profesi petani.
“Antara omongan dan kebijakan enggak nyambung. Saya bilang, enggak nyambung Pak Jokowi,” ujar Slamet kepada sukabumisatu.com.
Slamet mengatakan pemerintah kerap menyebut-nyebut profesi petani sebagai pekerjaan yang menjanjikan. Penurunan nilai subsidi pupuk dalam beberapa tahun terakhir juga terkesan kontradiktif dengan upaya pemerintah terkait ketahanan pangan.
“Kan aneh. Harusnya kalau bicara tentang ketahanan pangan, kemandirian pangan, bicara tentang masa depan bangsa. Jangan dikurangi, harusnya (anggaran subsidi pupuk, red) ditambah,” kata wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan Sukabumi ini.
Drh Slamet mengatakan ketahanan pangan sudah menjadi isu global saat ini. Sebagai negara agraris dengan lahan yang luas, isu ini seharusnya ditangkap oleh pemerintah sebagai peluang.
“Disaat orang lain gelisah karena enggak punya lahan, kita hari ini lahannya luas, subur. Tinggal bagaimana manajemen pemerintah memastikan bahwa produksi di Indonesia cukup,” kata dia.
“Jadi, kegalauan pangan dunia harusnya jadi peluang kita. Tapi saya hari ini tidak melihat kebijakan ke arah sana (membaca peluang, red) justru pemerintah ikut galau,” tutur Slamet.
Isu pengurangan subsidi pupuk juga sempat diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. Ia merasa miris dengan penurunan subsidi pupuk yang terus turun setidaknya sdalam lima tahun terakhir.
Dilansir dari CNN, Gobel mencatat pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun. Anggaran kembali turun pada 2021 jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Jika diakumulasikan, penurunan anggaran subsidi pupuk dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 10 triliun.
Redaktur: Mulvi Mohammad Noor
