SUKABUMISATU.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), merespons serius keluhan masyarakat Jabar Selatan terkait sulitnya akses layanan medis spesialis. Dalam pertemuan dengan Direktur RSUD Jampangkulon, dr. Lusi Apriani, KDM menegaskan akan menyewa helikopter secara khusus guna memangkas jarak rujukan pasien dan mobilisasi dokter spesialis ke wilayah Sukabumi Selatan.
Selama ini, masyarakat sering mengeluhkan status RSUD Jampangkulon sebagai RS milik Provinsi, namun untuk penyakit kritis tertentu, pasien tetap harus dirujuk ke Bandung atau Jakarta. Jarak tempuh darat yang memakan waktu 6 hingga 7 jam sering kali menjadi kendala keselamatan pasien dalam kondisi darurat.
Putus Rantai Rujukan yang Melelahkan
KDM menyoroti bahwa masalah utama pelayanan di RSUD Jampangkulon bukanlah sekadar fasilitas gedung, melainkan sulitnya mendatangkan dokter spesialis yang menetap karena faktor geografis. Hal ini berdampak pada banyaknya pasien yang terpaksa dirujuk jauh ke pusat kota.
”Masyarakat Jampang itu kalau sudah sampai ke Jampang terus dirujuk lagi (ke Bandung/Jakarta), jaraknya jauh sekali. Banyak yang tidak tertolong di jalan atau keluarga keberatan di ongkos,” ujar KDM dalam diskusi tersebut.
Untuk memutus rantai rujukan yang melelahkan tersebut, KDM menyiapkan dua langkah strategis:
- Sewa Helikopter On-Call: Pemprov Jabar akan mengontrak helikopter setahun penuh melalui Dinas Kesehatan. Alat transportasi udara ini akan digunakan khusus untuk menjemput dokter spesialis dari kota besar ke Jampangkulon agar warga tidak perlu lagi keluar daerah untuk berobat.
- Evakuasi Medis Udara: Jika pasien dalam kondisi sangat kritis dan harus tetap dirujuk, helikopter tersebut akan berfungsi sebagai ambulans udara untuk mempercepat penanganan di RS rujukan utama.
Transformasi Menjadi Pusat Kesehatan Jabar Selatan
Direktur RSUD Jampangkulon, dr. Lusi Apriani, membenarkan bahwa mempertahankan dokter spesialis seperti spesialis jantung di wilayah Jampang sangat sulit meskipun insentif yang ditawarkan sudah mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta.
”Kita kesulitannya memang dokter spesialis itu tidak betah karena jauh. Padahal fasilitas helipad sudah kami siapkan di belakang rumah sakit,” ungkap dr. Lusi.
Merespons hal itu, KDM meminta pembangunan infrastruktur RSUD Jampangkulon senilai Rp49 miliar tahun ini harus dibarengi dengan perubahan pola pelayanan. Ia ingin RSUD Jampangkulon menjadi sentrum atau pusat kesehatan utama yang mandiri.
”Saya ingin Jampangkulon jadi pusat kesehatan. Jangan lagi ada cerita orang Jampang mau berobat harus tersiksa di jalan. Nanti Pemprov yang sewakan heli, bukan untuk Gubernur keliling, tapi untuk jemput dokter dan antar pasien,” tegas KDM.
Dengan adanya dukungan transportasi udara ini, diharapkan angka fatalitas pasien di perjalanan dapat ditekan dan RSUD milik Provinsi ini benar-benar memberikan pelayanan kelas satu bagi warga di pelosok Jawa Barat.
Sumber: Yt Lembur Pakuan
Editor: Demi Pratama Adiputra
