SUKABUMISATU.com — Proyek Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Desa Mangunjaya, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, tengah menuai sorotan warga. Alih-alih memberi manfaat, proyek bernilai Rp500 juta itu dipertanyakan mulai dari sistem kerja hingga transparansi anggaran.
Berdasarkan papan informasi, proyek PISEW ini merupakan program Kementerian PUPR tahun anggaran 2025. Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh KKAD Cahaya Senja, meliputi pembangunan jalan beton dan TPT, berlokasi di Kampung Cikarang Babakan RT 17–19 RW 04, dengan masa pengerjaan 60 hari.
Namun warga mengeluhkan upah yang dinilai sangat rendah. Mereka menyebut hanya menerima Rp12.000 per meter dengan sistem borongan, jumlah yang dianggap tak sebanding dengan beban kerja konstruksi.
“Bayangkan, angkut bahan, ngecor, semua dihitung per meter cuma segitu. Jelas tidak layak,” ujar seorang warga, Minggu (7/12/2025).
Selain soal upah, kualitas pekerjaan juga dipertanyakan. Warga mengaku melihat hasil pembangunan yang terkesan terburu-buru dan tidak sesuai standar teknis.
“Baru selesai saja sudah kelihatan amburadul. Kalau hujan, kami ragu ini bisa bertahan,” kata warga lain.
Kecurigaan semakin menguat setelah sebagian titik pekerjaan dipindahkan tanpa sosialisasi. Tidak ada addendum, tidak ada pengumuman resmi, dan warga sama sekali tidak dilibatkan.
“Tiba-tiba lokasi bergeser. Kami tidak pernah diajak bicara,” ungkap seorang tokoh pemuda.
Warga juga mempertanyakan kurangnya keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan. Meski papan proyek mencantumkan kegiatan melibatkan swadaya masyarakat, warga mengaku tidak pernah diajak berdiskusi.
“Swadaya masyarakat dari mana? Rapat saja kami tidak tahu kapan,” ujar Rendi salah seorang warga Mangunjaya Waluran.
Masyarakat mendesak Dinas terkait atau Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat turun langsung memeriksa pelaksanaan proyek. Mereka menegaskan tidak menolak pembangunan, namun meminta semua proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan warga.
“Ini uang negara, bukan uang pribadi. Harusnya dikelola dengan benar,” tegas warga.
Reporter: Maulana Yusuf
