SUKABUMISATU.com – Hasil laboratorium terkait kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi akhirnya keluar. Ironis, alih-alih menjamin kesehatan, justru ditemukan sejumlah bakteri dan jamur berbahaya dalam sampel makanan yang dikonsumsi siswa.
Data resmi menunjukkan, pada sampel makanan dari tiga lokasi penyedia SPPG, terdapat kontaminasi serius: semangka tercemar jamur Coccidioides immitis, tempe orek positif bakteri Enterobacter cloacae, telur dadar mengandung Macrococcus caseolyticus, hingga Bacillus cereus pada telur. Kontaminan ini bukan hanya menyebabkan keracunan, tetapi berpotensi menimbulkan penyakit lain yang lebih berat.
125 Siswa Jadi Korban, Pemerintah Baru Bergerak
Setidaknya 125 siswa menjadi korban keracunan dari tiga lokasi berbeda: 32 di Cidolog, 24 di Parakansalak, dan 69 di Cibadak. Meski seluruh korban dilaporkan membaik, fakta bahwa makanan sekolah justru terkontaminasi mikroba berbahaya sudah cukup untuk mengguncang kepercayaan publik terhadap program MBG.
Dinas Kesehatan mengakui penyebab utama adalah buruknya rantai pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Bahan pangan dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang, sementara standar higienis nyaris tak terawasi.
MBG: Program Ambisius yang Gagal di Lapangan
Program MBG sejak awal digadang-gadang sebagai terobosan untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, kasus Sukabumi memperlihatkan realitas pahit: program ini justru gagal di tingkat implementasi.
Alih-alih menyehatkan, justru membahayakan. Pertanyaan mendasar pun muncul:
Apakah sistem pengawasan MBG benar-benar berjalan?
Mengapa katering tanpa sertifikat laik hygiene sanitasi masih bisa lolos menjadi penyedia?
Apakah distribusi anggaran lebih diutamakan daripada keselamatan siswa?
Respon Pemerintah: Baru Setelah Ada Korban
Setelah kasus mencuat, Pemkab Sukabumi buru-buru membentuk tim pengawasan eksternal dan mewajibkan uji organoleptik di sekolah. Namun langkah ini jelas bersifat reaktif, bukan preventif. Padahal, korban sudah jatuh.
Sementara itu, orang tua siswa kini mulai kehilangan kepercayaan. Banyak yang menilai lebih baik anggaran MBG ditransfer langsung agar bisa dikelola rumah tangga masing-masing, ketimbang anak-anak dipaksa makan dari program yang terbukti tak aman.
Kritik Publik: Jangan Uji Coba Nyawa Anak
Kasus ini menjadi alarm keras. Program sebesar MBG tidak boleh hanya menjadi proyek politik pencitraan tanpa kesiapan teknis. Nyawa dan kesehatan siswa bukan bahan eksperimen.
Jika Pemkab Sukabumi serius, maka perbaikan harus dimulai dari hulu: ketatnya standar katering, transparansi anggaran, hingga sistem pengawasan independen. Jika tidak, MBG akan terus menjadi bom waktu dengan korban berikutnya hanya menunggu giliran. (Redaksi)
