SUKABUMISATU.COM – Rencana pengadaan alat ukur atau antropometri di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menuai sorotan. Pemenang tender untuk proyek alat kesehatan (alkes) dengan nilai lebih dari Rp 28 miliar itu diduga sudah ditunjuk.
Hal itu dibahas dalam audiensi aktivis Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) bersama Dinkes di DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (12/6/2023). Ketua FPP, Friady Mahyuzar mengatakan pihaknya menduga ada penunjukan pemenang pada proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.
“FPP mencium dugaan penunjukan pemenang itu sudah di tentukan, makanya kami sampaikan agar proses teknis penunjukan pemenangnya jangan ada yang main mata antara oknum pejabat dinkes dengan calon pemenang atau penyedia,” ujar Friady dalam keterangan yang diterima sukabumisatu.com.
Pihaknya meminta proses pengadaan antopometri dilakukan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Pengadaan alkes dengan nilai yang cukup fantastis ini juga harus dilakukan secara transparan dan profesional agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan ada intervensi atau arahan orang di balik layar supaya mengarahkan kepada salah satu calon pemenang. Itu sudah menjadi konspirasi jahat, jangan sampai nantinya ada kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Untuk diketahui, Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui DAK untuk pengadaan antopometri. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaan Rp 28.477.860.000 untuk proyek tersebut di Kabupaten Sukabumi.
Di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran paling tinggi dibanding daerah-daerah lain. Anggaran itu nantinya digunakan untuk pengadaan antopometri yang diantaranya berupa alat ukur tinggi dan berat badan.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kabupaten Sukabumi Masykur Alawi, menilai apa yang disampaikan para aktivis FPP dalam audiensi sebagai masukan. Ia mengasumsikan pesan yang disampaikan FPP sebagai pendampingan.
“Pendampingan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan. Tentunya saya memastikan kegiatan ini akan dilakukan sesuai dengan aturan,” tutur Masykur Alawi dikonfirmasi sukabumisatu.com.
Masykur menjelaskan pengadaan antropometri ini berkaitan dengan program nasional terkait pengentasan stunting. Pengadaan antropometri akan dilakukan satu paket dan nantinya alkes disebar ke posyandu-posyandu di Kabupaten Sukabumi yang jumlahnya lebih dari 3.000 posyandu.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian khusus terkait dengan isu stunting. Selain terkait pemenuhan gizi anak, hal penting lainnya mengenai pengentasan stunting adalah pendataannya.
“Pendataan ini bisa dilakukan secara akurat dengan menggunakan alat ukur atau antropometri yang berstandar. Kita bisa tahu bagaimana data pasti tentang stunting di Kabupaten Sukabumi ini dengan menggunakan alat ukur ini. Dengan menggunakan antopometri ini kita memastikan anak stunting atau tidak,” kata Masykur.
Sementara itu, dalam audiensi tersebut aktivis FPP diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar serta Anggota Komisi IV Usep Wawan.
Redaktur: Mulvi Mohammad Noor
