SUKABUMISATU.COM – Kabupaten Sukabumi mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih dari Rp 28 miliar dari pemerintah untuk program pengentasan stunting. Anggaran sebesar itu hanya diperuntukan untuk belanja alat kesehatan (alkes) antropometri atau alat ukur anak.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, memaparkan urgensi dari peruntukan anggaran DAK tersebut. Belanja antropometri harus dilakukan untuk pendataan stunting yang kini sedikit bermasalah.
“Untuk menyelesaikan masalah stunting, tentu kita harus tahu data pastinya. Sementara saat ini, ada kesenjangan data stunting antara pendataan faktual tanpa antropometri, dan hasil survei (Survei Status Gizi Indonesia/SSGI,red),” ujar Masykur kepada sukabumisatu.com, Senin malam (12/6/2023).
Masykur memaparkan, terdapat perbedaan yang signifikan pada dua versi data stunting di Kabupaten Sukabumi.
Pada 2022, data pengukuran faktual Dinkes Kabupaten Sukabumi yang didapat dari hasil pemeriksaan di setiap Posyandu menunjukan angka stunting sebesar 5,3 persen. Angka tersebut jauh lebih sedikit dibanding data SSGI yakni 27,5 persen.
“Yang 5,3 persen itu memang data faktual, tapi pengukuran tidak dilakukan dengan alat yang standarnya sama dengan SSGI. Sementara yang SSGI pakai alat ukur berstandar, tapi karena survei, jadi hanya mengambil sampel. Tidak mendata secara keseluruhan,” kata dia.
“Kami ingin memastikan mana data yang benar. Sehingga kebutuhan alat ukur atau antropometri ini kami nilai urgent sekali,” tambah Masykur.
Masykur menjelaskan antropometri terdiri dari sejumlah alat pengukuran yang fungsinya mengidentifikasi apakah anak mengalami stunting atau tidak. Antropometri terdiri dari sejumlah perangkat, diantaranya alat pengukuran tinggi dan berat badan anak, serta lingkar lengan atas.
Proses pengadaan antropometri saat ini sedang berlangsung. Di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi mendapat alokasi dana paling besar untuk pengadaan antropomtri, yakni Rp 28.477.860.000.
Masykur menjelaskan pengadaan antropometri dilakukan dalam satu paket. Nantinya, antropometri akan didistribusikan ke lebih dari tiga ribu Posyandu se-Kabupaten Sukabumi.
Program pengentasan stunting sudah menjadi prioritas pemerintah secara nasional. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas stunting pada 2045.
“Stunting ini juga bisa menimbulkan penyakit menular dan tidak menular. Sehingga jika anak stunting, anak tidak menjadi anak cerdas dan produktif. Sehingga pemerintah menggalakkan program ini,” imbuh Masykur.
Redaktur: Mulvi Mohammad Noor
