SUKABUMISATU.com – Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri menyatakan, bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Ciemas, pihaknya akan mengusulkan perbaikan drainase kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bencana alam tanah longsor terjadi di Cipeucang. Jalan itu merupakan akses menuju kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Selain longsor, banjir juga terjadi di daerah Ciemas yang disebut sebagai langganan.
“Itu harus segera ditangani dan kita sudah berkoordinasi dengan provinsi karena itu kewenangannya provinsi ya. Geopark itu ada saluran sungai yang bukan kewenangan kabupaten (Sukabumi). Kita sudah beberapa kali mengusulkan agar ada pengerukan normalisasi sungai sehingga tidak terjadi (banjir) di Ciemas ini yang berulang-ulang,” kata Iyos kepada awak media, Kamis (16/2/2023).
Iyos juga menyebut, pihaknya akan menekankan kembali agar ada penanganan khusus di kawasan Geopark tersebut. Sedangkan untuk jumlah korban yang terdampak masih dalam pendataan BPBD di lapangan.
“Sedang kita lacak, seoptimal mungkin sedang dideteksi oleh teman-teman kita di lapangan, Saya kira penanganannya harus segera dituntaskan, itu kan jalan provinsi juga tetapi kita sudah koordinasi dengan BPBD untuk mengambil langkah-langkah,” jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menambahkan, peristiwa bencana alam itu jelas sangat berdampak bagi kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Pihaknya meminta agar Pemkab Sukabumi dan dinas terkait dapat bergerak cepat menanggulangi dampak bencana.
“Kita pantau memang cuaca hujan tidak berhenti selama satu minggu ke depan. Kabupaten Sukabumi memang rawan bencana, lihat di Geopark dapat informasi jika tadi pagi jalan tertutup longsor, kemungkinan ada drainase yang tidak berfungsi secara maksimal,” kata Yudha.
“Saya rasa ada sungai (kewenangan) Provinsi Jabar, saya rasa tidak harus menjadi penghalang bahwa ini kebijakannya Jabar, Pemda Sukabumi harusnya tinggal jemput bola, komunikasi dengan Pemprov, seharunya tidak sulit,” sambungnya.
Menurutnya, Perlu ada langkah-langkah dari Dinas PU dan PSDA untuk bisa segera membuat perencanaan pembangunan di tahun 2023 yang memprioritaskan pada daerah rawan bencana melalui anggaran BTT.
“Jadi tempat-tempat yang kira rawan, saya juga sudah sampaikan ke BPBD, hanya BPBD ini melihat perlu adanya pengadaan alat berat untuk bisa mereka fast respons apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi alatnya nggak perlu pinjam ke instansi lain, ini salah satu harapan kami dan sudah disampaikan ke Pak Sekda, Pak Wabup karena Sukabumi luas dan rawan bencana jadi perlu gerak cepat biar tidak memutuskan roda ekonomi dan aktivitas masyarakat di daerah-daerah,” imbuhnya.
Reporter: Carep 1
