SUKABUMISATU.com Polemik di internal Partai Golkar Kabupaten Sukabumi kian menghangat usai penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi. Sejumlah kader mempertanyakan keabsahan serta mekanisme penunjukan PLT tersebut yang dinilai tidak transparan dan melanggar prosedur organisasi.
Aris Rindiansyah Ketua bagian komunikasi, media dan penggalangan opini DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada bukti administratif resmi dari DPP Partai Golkar terkait penunjukan PLT tersebut. Padahal, sebagai partai besar yang telah malang melintang dalam perpolitikan nasional, administrasi merupakan hal yang mutlak.
“Kalau memang PLT ini sah dan mendapat persetujuan DPP, harusnya bisa ditunjukkan dong surat resminya. Mana buktinya? Kan partai ini punya aturan organisasi yang jelas,” ujar Aris pada sukabumisatu.com
Ia juga menyoroti adanya isu bahwa pergantian tersebut merupakan aspirasi dari bawah. Namun, hingga kini tidak jelas siapa yang dimaksud dengan ‘bawah’ itu. Sebab, menurutnya, para Pengurus Kecamatan (PK) dan para caleg selama ini solid dan satu komando memenangkan Partai Golkar baik di Pileg maupun Pilkada 2024.
“Selama ini semua kompak memenangkan Golkar. Kok tiba-tiba muncul PLT tanpa proses yang jelas? Ini jadi pertanyaan besar. Mekanisme organisasi apa yang dipakai DPD Jabar sampai bisa menunjuk PLT seperti ini?” tambahnya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP Partai Golkar sebelumnya telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang melarang penunjukan PLT menjelang Musda. Bahkan dalam rapat harian DPP yang dipimpin Ketua Umum Bahlil Lahadalia pada 22 April lalu, ditegaskan bahwa tidak boleh ada penunjukan PLT agar tidak memicu konflik kepentingan menjelang Musda.
“Kalau proses penunjukan ini sesuai aturan, tentu tidak akan ada gejolak seperti sekarang. Apalagi Pak Marwan berhasil membawa Golkar menang di Pileg dan Pilkada. Tapi kenapa tiba-tiba diturunkan? Ini kan patut dipertanyakan,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi catatan serius bagi DPP Partai Golkar untuk memastikan setiap proses di daerah berjalan sesuai aturan organisasi, demi menjaga soliditas dan marwah partai menjelang agenda Musda yang akan datang. (Demmy Pratama)
