Kasepuhan Girijaya Respon Pernyataan Wabup Soal “Perbaikan Jalan Itu Bukan Hasil Demo”

Wabup Andreas dan Kasepuhan Girijaya Kang Apek. (Istimewa)

SUKABUMISATU.com – Pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, yang menyebut aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Sipil dipicu oleh “bisikan tertentu”, menuai kontroversi. Pernyataan itu disampaikan saat acara Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Cidahu, Senin (9/6).

Dalam pidatonya, Wabup mengisyaratkan bahwa perbaikan jalan Cidahu tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi yang belakangan digelar masyarakat. Ia bahkan menyebut sudah mengetahui siapa pihak di balik aksi tersebut.

“Jalan itu dikerjakan bukan karena hasil demo. Jangan berselancar di atas ombak. Saya perlu tegaskan, mereka yang berdemonstrasi itu sudah saya sumbang. Saya terus terang terbuka, jangan secara pribadi membicarakan saya, saya tidak akan terima,” ujar Wabup di hadapan peserta sosialisasi.

Baca Juga  Kerjasama dengan FAO iFish Soal Budidaya Sidat, Begini Pesan Wabup Iyos

Ucapan itu langsung memantik reaksi keras dari kelompok masyarakat. Aliansi Masyarakat Sipil, yang terdiri atas Paguyuban Kasepuhan Girijaya Kang Apek dan Gapura, mengecam pernyataan tersebut. Mereka menilai, Wabup justru mencoba membungkam aspirasi publik.

“Jelas pernyataan itu upaya menghalangi keterbukaan informasi publik. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi,” tegas Koordinator Aliansi, Kang Apek.

Salah satu kondisi jalan Kabupaten Sukabumi yang banyak di protes warga.

Ia juga menuding, sosialisasi yang diadakan pemerintah hanya strategi pencitraan belaka, tanpa solusi nyata atas keluhan warga soal infrastruktur. “Seorang pemimpin harus berani menghadapi rakyat, bukan hanya mengumpulkan ibu-ibu dengan iming-iming. Lagu lama, kaset baru,” sindirnya.

Baca Juga  Wabup Iyos: Program Perahu Kertas Mendukung Penguatan Ekonomi Keluarga

Aliansi menilai, pernyataan Wabup bernada ancaman dan tidak etis. Mereka mendesak agar pejabat publik menjaga etika berkomunikasi dan tidak menyebar kebencian di ruang demokrasi.

“Pemimpin itu harus siap dikritik. Kalau bicara soal demokrasi, ruang publik itu harus bebas dan terbuka. Jangan malah membuat masyarakat takut bersuara,” kata Kang Apek.

Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Wabup terkait polemik tersebut. (Candra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *