SUKABUMISATU.com, BANDUNG – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Barat, Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H., secara resmi memimpin upacara groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Selasa, 20 Januari 2026.
Pembangunan hunian vertikal ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan 3 juta rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Lokasi Strategis di Kiaracondong
Rusun ini akan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang telah berstatus pinjam pakai melalui Sertifikat Hak Pakai (SHP). Lokasi tepatnya berada di Jalan Babakan Sari III, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.
Dimulainya pembangunan fisik ini ditandai dengan penancapan tiang pancang pertama secara simbolis oleh jajaran pimpinan Kejati Jabar bersama perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP).
Menunjang Integritas Jaksa
Dalam sambutannya, Wakajati Jabar Dr. Taufan Zakaria menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap kesejahteraan para penegak hukum di daerah.
”Pembangunan Rumah Susun Kejati Jabar ini adalah program yang sangat strategis. Tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan agar semakin profesional, fokus, dan berintegritas,” ujar Taufan.
Dihadiri Pejabat Lintas Instansi
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras Kejati Jabar dan instansi terkait, di antaranya:
Novika Muzairah Rauf, S.H., M.H. (Asisten Bidang Pembinaan Kejati Jabar)
Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H., M.H.Li. (Asisten Bidang Intelijen Kejati Jabar)
Rini Dyah Mawarty, S.T., M.T. (Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kemen PKP)
Hadir pula perwakilan perangkat desa setempat dan instansi terkait lainnya yang turut mengawal jalannya proyek strategis ini.
Pembangunan rusun ini diharapkan dapat menjadi solusi kebutuhan hunian bagi ASN di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih maksimal kepada masyarakat tanpa terkendala masalah tempat tinggal.
Editor: Demi Pratama Adiputra
