Oleh: Abdul Majid (Kader HMI Universitas Nusaputra)

SUKABUMISATU.COM – Pasca keluarnya putusan MK terkait dengan batas usia capres-cawapres yang mengecualikan pasal 169 huruf q yang memperbolehkan usia dibawah 40 tahun untuk ikut dalam kontestasi pilpres asalkan pernah menjadi kepala daerah, menimbulkan statement “dinasti politik” dikalangan masyarakat.

Dinasti politik merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya bebarapa orang. Pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara.

Namun saya tidak akan menulis terkait dinasti politik tapi ini ada kaitannya dengan yang akan saya tulis. Saya ingin menulis terkait dengan berita yang selalu dipertontonkan kepada masyarakat tentang bobroknya pejabat yang selalu terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Korupsi memang selalu menjadi momok permasalahan bagi bangsa ini, dan sampai hari ini kasus korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Dari data laporan KPK kasus korupsi yang ditangani oleh kpk dari tahun 2004 – 2022 berjumlah sebanyak 1.351 kasus. Sedangkan data yang dihimpun oleh ICW data kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 579 kasus.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa gagalnya pemerintah dalam menjalankan komitmen nya untuk memberantas korupsi.

Beberapa pengamat menilai bahwa, Dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik dimana kekuasaan hanya berkutat atau dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai pertalian kekerabatan atau berasal dari satu keluarga, disamping itu Politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan rawan terjadinya praktek KKN.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia menurut saya tidak terlepas dari kedekatan antara pejabat dan maraknya praktek KKN. Saya kira kedekatan setiap penyelenggara negara bisa menimbulkan indikasi korupsi apalagi dengan adanya hubungan darah atau dinasti politik. Dan jika dinasti politik semakin melanggeng di Indonesia saya kira akan semakin memperlemah komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Dengan kekuasaan di miliki oleh sekelompok orang tidak menutup kemungkinan saling bersekongkol dan saling melindungi. Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang.

Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindakan korupsi. inilah hakikat dari pernyataan Lord Acton, yang hidup di abad ke-19. Dengan adagium nya yang terkenal : “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).”