SUKABUMISATU.COM – Sejumlah massa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nusa Putra menggeruduk gedung Pendopo Sukabumi di Jalan Siliwangi, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Selasa (08/08/2023). Aksi ini dilakukan setelah sebelumnya para mahasiswa mengaku tak kunjung mendapat jawaban atas aksi audiensi ke beberapa dinas.
Kedatangan puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dan melakukan orasi didepan gedung Pendopo Sukabumi dikawal ketat personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub serta unsur terkait lainnya.
Presiden Mahasiswa Universitas Nusa Putra, Angga Septiana Ardianto, mengatakan kedatangannya ke Gedung Pendopo Sukabumi bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia merinci ada delapan tuntutan yang sebelumnya juga dipertanyakan kepada beberapa instansi Pemkab Sukabumi namun belum mendapat kejelasan.
“Ada ketidak jelasan perihal dana CSR, kami sudah mempertanyakan baik dengan audensi, tapi tidak direspon, tidak diberikan jawaban yang pasti dan normatif. Hanya secepatnya dan secepatnya, nyatanya kami tidak dberitahukan,” ujar Angga.
Sebelum itu, kata Angga lagi pada bulan Juli lalu melaksanakan audensi dengan Disnaker Kabupaten Sukabumi. Namun tidak pula diberikan jawaban yang pasti dan tidak mendapat respon terkait penyediaan informasi lapangan pekerjaan.
Pihaknya juga telah advokasi dengan masyarakat yang ada di Palabuhanratu, menanggapi tentang keberadaan PLTU yang banyak dampak negatif.
“Apakah pemerintah sudah hadir kesana, ternyata belum. Maka kami datang ke sini untuk menemui Pak Bupati, dan Wakil Bupati yang dua periode memimpin Kabupaten Sukabumi. Kami anak-anaknya ingin bertemu dan bertanya tapi kami tidak direspon,” jelasnya.
“Padahal administrasi kami sudah tempuh, awal kami mengajukan di pendopo kota, katanya tidak bisa harus ke pendopo di Palabuhanratu, setelah kami datang ternyata bupati nya di kota, ini mencidrai bagaimana perjuangan rakyat dan mahasiswa, ini harus ada evaluasi kinerja bupati,” sambungnya.
Dalam aksi unjuk rasa yang dilaksanakan juga, kata Angga lagi puluhan mahasiswa awalnya tidak ditemui perwakilan dari pemerintah daerah, namun setelah didesak akhirnya salah satu pegawai datang dan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan tuntutan.
“Awalnya tidak mau menemui kami malah pergi masuk, kabur, ketika kami tekan datang kembali, ini tidak mencerminkan bagaimana pejabat pejabat kabupaten sukabumi serius menanggapi aspirasi rakyatnya,” terangnya.
“Kami kecewa betul-betul terhadap bupati dan wakil bipati dan jajarannya karena menunjukan ketidak seriusan kejelasan tentang bagaimana kabupaten Sukabumi yang layak. Untuk itu kami tadi sudah memberikan tuntutan terhitung 8 Agustus sampai 20 agustus 2023 untuk merealisasikan, jadi ketika kami tidak direspon kembali, kami akan membawa massa yang jumlahnya lebih besar daripada ini,” bebernya.
Masih kata Angga, adapun 8 tuntutan yang dibacakan didepan gedung pendopo yakni meminta kejelasan transparansi dana CSR tahun 2022 dan kejelasan rencana CSR tahun 2023, mendorong pemda menciptakan media informasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat terkait CSR, dan memastikan Pemda mengawasi ketat dan bersikap tegas terhadap oknum pelaku pungli dan premanisme para pencari kerja.
Kemudian meminta Pemda mendorong dinas terkait menyediakan media informasi digital tentang lowongan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat, meminta pemda mendorong pembukaan lapangan pekerjaan seluas luasnya dan meminta pemda harus bisa memastikan dampak yang terjadi dari adanya PLTU Jabar 2 Palabuhanratu, meminta pemda menciptakan iklim yang terbebas dari pencemaran lingkungan dan pengrusakan ekosistem alam.
“Nah terakhir kami meminta pemda sukabumi memperhatikan dan memastikan tentang kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, perekonomian dan pendidikan di kabupaten Sukabumi,” tandasnya
Reporter: Khay | Redaktur: Mulvi Mohammad Noor
