SUKABUMI – Sejumlah massa dari Aliansi Pergerakan Indonesia dan Aliansi Aktivis Muda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh instansi tersebut.
Korlap aksi, Caesar Almunir, menyatakan bahwa Disdukcapil memiliki peran penting dalam memastikan setiap penduduk tercatat dalam sistem administrasi negara. Namun, menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam pelayanan serta dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi. Selain itu, kami juga menduga adanya oknum pejabat yang terlibat dalam praktik pungli,” ujar Caesar dalam orasinya.
Selain permasalahan pelayanan, para demonstran juga menyoroti anggaran belanja yang dianggap tidak rasional. Mereka menemukan adanya dugaan mark-up anggaran dalam pencetakan leaflet dan brosur kegiatan yang mencapai Rp435 juta.
“Kami menilai anggaran ini tidak masuk akal. Apakah benar pencetakan leaflet dan brosur membutuhkan dana sebesar itu? Kami mendesak Disdukcapil untuk transparan mengenai efisiensi dan urgensi penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Tiga Tuntutan Pengunjuk Rasa
Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Transparansi penggunaan anggaran sebesar Rp435 juta untuk pencetakan leaflet dan brosur kegiatan.
2. Penyajian data terkait kenaikan anggaran yang diduga mengarah pada mark-up.
3. Evaluasi terhadap oknum di Disdukcapil yang terlibat dalam praktik pungli.
Caesar juga menegaskan bahwa aksi ini akan berlanjut jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Karena kepala dinas tidak hadir untuk memberikan klarifikasi, kami akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. Kami juga akan membawa masalah ini ke Kejaksaan Negeri Cibadak untuk diproses secara hukum,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disdukcapil Kabupaten Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para demonstran.
