SUKABUMISATU.com – Tanda-tanda pengereman radikal pada proyek mercusuar Makan Bergizi Gratis (MBG) kian benderang. Guna menghindari pembengkakan pengeluaran yang bisa menjebol kas negara, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengambil langkah ekstrem dengan membekukan proyek fisik pembangunan unit pelayanan baru di berbagai daerah. Kamis, (4/6/26).
Kepala BGN, Nanik S Deyang, secara terbuka membeberkan bahwa orientasi program ini tengah dirombak total. Skema awal yang semula dirancang serba mewah dan didanai penuh oleh APBN, kini dipaksa realistis demi mengamankan efisiensi keuangan negara.
”Formulasinya tidak akan bertumpu seutuhnya pada anggaran negara. Kita sedang membuka ruang bagi alternatif pembiayaan lain, seperti sokongan dana sosial (CSR) dari BUMN hingga menggalang dana hibah luar negeri yang peluangnya sangat terbuka lebar,” tegas Nanik dalam sambutannya didepan mitra dan pengurus SPPG se-Indonesia. Kamis, (4/6/26).
Proyek Dapur Baru Dimoratorium, Numpang Sarana Lokal
Bukan sekadar memburu dana talangan dari pihak eksternal, BGN juga resmi menerapkan kebijakan moratorium alias penghentian sementara untuk seluruh proyek pembangunan Satuan Pelayanan (SP) makanan yang baru. Langkah ini diambil menyusul evaluasi ketat atas efektivitas anggaran operasional di lapangan.
Sebagai gantinya, pemerintah bakal mengoptimalkan sarana domestik yang sudah tersedia di wilayah setempat. Alih-alih mendirikan bangunan baru dari nol di area terpencil, distribusi asupan gizi akan memanfaatkan infrastruktur milik masyarakat.
”Prinsip utama kami adalah efisiensi, jadi tidak ada keharusan mendirikan dapur baru. Kita bisa mendayagunakan kantin sekolah, dapur umum pesantren, madrasah, panti asuhan, hingga fasilitas pangkalan TNI maupun Polri yang sudah eksis di wilayah setempat,” jelasnya lagi. Langkah ini dinilai paling rasional, mengingat jumlah penerima di beberapa kluster pelosok atau kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tergolong sangat minim, bahkan ada yang hanya mencakup puluhan anak saja.
Prioritas Bergeser ke Kelompok ‘3B’ dan Wilayah Miskin Ekstrem
Rombakan strategi ini juga mengubah peta sasaran penerima manfaat. BGN kini mengalihkan fokus utama ke kelompok rentan yang mencakup Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (3B). Wilayah yang diutamakan pun dipersempit, yakni hanya menyasar kawasan 3T dan zona-zona kantong kemiskinan ekstrem.
Konsekuensinya, target awal yang sempat mematok angka fantastis hingga 82 juta penerima pada tahun 2026 mendatang dipastikan bakal dikoreksi total demi mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. Sekolah-sekolah kategori mapan atau elite pun terancam dicoret dari daftar penerima guna memastikan asas keadilan subsidi.
”Kami sudah sampaikan langsung ke Presiden bahwa tahun depan target kuantitas tidak akan dipaksakan. Kami fokus membenahi kualitas agar makanan yang tersaji benar-benar sehat. Lembaga pendidikan yang tergolong mandiri atau mahal akan dievaluasi ulang kegunaannya, sehingga alokasi anggaran bisa digeser untuk menyelamatkan gizi masyarakat di pelosok,” pungkas Nanik.
Kebijakan pengetatan ini seolah melempar pesan kuat ke publik: program pemenuhan gizi nasional kini harus berjalan tertatih-tatih di tengah bayang-bayang keterbatasan fiskal, memaksa pemerintah berburu donatur demi menjaga agar program ini tidak prematur di tengah jalan.
Editor: Demi Pratama Adiputra
