SUKABUMISATU.com – Janji tinggal janji. Pernyataan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat yang sesumbar akan menindak tegas truk Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalur Cikembar-Jampang Tengah Jumat, (24/04/2026) lalu dinilai hanya “omong kosong” belaka.
Kenyataan pahit di lapangan menunjukkan truk-truk tronton sumbu tiga bermuatan monster masih melenggang bebas menggilas aspal milik provinsi tersebut. Puncaknya, pada Minggu malam (26/04/2026), warga Pajampangan hilang kesaraban dan melakukan aksi spontan mencegat serta menghentikan paksa truk-truk ODOL di jalur Lengkong–Kiara Dua.
Puncak Frustrasi Rakyat Jampang
Aksi heroik warga ini mendapat dukungan penuh dari Organisasi Kemasyarakatan Jampang Tandang Makalangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jampang Tandang Makalangan, Hendrik Firmansyah, menegaskan bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah bentuk pertahanan diri terakhir rakyat terhadap regulasi yang mandul.
”Apa yang dilakukan warga adalah puncak dari rasa frustrasi. Kami melihat ini sebagai protes keras terhadap pembiaran truk-truk bermuatan ‘monster’ yang setiap hari menggilas aspal kita tanpa ampun,” ujar Hendrik saat dihubungi SukabumiSatu.com, Senin (27/04/2026).
Semprot Pernyataan Gubernur: “Jangan Hukum Rakyat!”
Hendrik juga menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang sempat menyinggung penundaan perbaikan jalan karena percuma jika truk ODOL masih merajalela. Menurut Hendrik, alasan tersebut justru menyakiti hati masyarakat.
”Kalau alasannya perbaikan ditunda karena percuma jika truk ODOL masih merajalela, maka pertanyaannya sederhana: kenapa truk-truk itu masih dibiarkan lewat?” tegas Hendrik dengan nada bicara tinggi.
Ia meminta pemerintah jangan menggunakan perilaku pengusaha nakal sebagai tameng untuk menunda hak rakyat atas jalan yang layak.
“Jangan jadikan pengusaha nakal sebagai alasan untuk menghukum rakyat Jampang dengan jalan yang hancur!” imbuhnya.
Desak Pengawasan 24 Jam atau Aksi Lebih Besar
Jampang Tandang Makalangan mendesak adanya sinergi nyata, bukan sekadar rilis berita, antara Dishub dan kepolisian untuk menjaga titik-titik rawan selama 24 jam penuh.
Hendrik memperingatkan pemerintah agar tidak main-main dengan urusan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, bukan tidak mungkin gelombang aksi warga yang lebih besar akan kembali menutup akses jalan.
Poin-poin Tuntutan Warga Jampang:
Tindakan Riil: Dishub Jabar jangan hanya “lip service” di media, turunkan personel ke lapangan.
Stop Pembiaran: Polisi dan Dishub harus berani mengandangkan truk sumbu tiga yang masuk ke jalur provinsi Jampang.
Keadilan Infrastruktur: Jampang jangan dianaktirikan hanya karena pemerintah “kalah tegas” dengan pemilik modal atau pengusaha tambang.
”Kami tidak ingin ada gesekan di lapangan, tapi rakyat sudah lelah. Jangan sampai kita kalah tegas dengan pemilik modal yang merusak jalan kami,” pungkas Hendrik.
Reporter: Najli Fikri
Editor: Demi Pratama Adiputra
