SUKABUMISATU.com – Arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mengalami pergeseran signifikan. Presiden Prabowo Subianto meminta agar program unggulan tersebut tidak lagi diberikan secara universal, melainkan difokuskan secara spesifik kepada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini diambil pemerintah agar pemberian bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menjangkau anak-anak dari keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi.
Menanggapi arahan tegas dari Presiden, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah bergerak cepat mempersiapkan tim khusus. Tim ini diberi mandat penuh untuk menentukan dan memilah siapa saja penerima manfaat program MBG yang paling berhak.
Validasi Lapangan Jadi Kunci
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa tim tersebut akan diterjunkan langsung untuk melakukan survei lapangan guna memvalidasi data. Tujuannya adalah menajamkan pendekatan berbasis kebutuhan agar setiap paket makanan yang disalurkan berdampak langsung pada penurunan angka stunting dan kurang gizi.
”Tim ini akan bekerja memastikan intervensi gizi nasional menjadi lebih efisien. Kita ingin setiap porsi makanan benar-benar diterima oleh anak yang paling membutuhkan,” ungkap Nanik dalam keterangannya.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Dalam pelaksanaannya, BGN akan bersinergi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kolaborasi ini menyasar anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya hingga ke tingkat daerah.
Selain urusan data, langkah ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan tenaga gizi profesional serta pelaku usaha mikro (UMKM) lokal yang terlibat dalam penyediaan menu sesuai standar kebutuhan harian.
KAHMI Sukabumi Raya Siap Kawal Pendataan
Kebijakan Presiden Prabowo tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dari jajaran Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Ketua Dewan Pakar MD KAHMI Sukabumi Raya, M. Redy Santosa, menyatakan dukungannya terhadap fokus baru program MBG ini.
”Kami dari KAHMI menyambut sangat baik dan mendukung keinginan Bapak Presiden. Kuncinya adalah pendataan yang harus tepat dan akurat,” ujar Redy dalam keterangannya kepada SukabumiSatu.com.
Redy menekankan pentingnya pelibatan banyak unsur dalam proses pendataan, mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, LSM, hingga ormas. Menurutnya, BGN jangan hanya bertumpu pada satu acuan data saja agar hasilnya mendekati sempurna.
”Kami dari MD KAHMI, khususnya wilayah Sukabumi, siap membantu dalam hal pendataan itu. Setiap program pasti ada kekurangan, tapi dengan semangat penyempurnaan di berbagai aspek, hasilnya akan lebih bagus dan tepat sasaran,” tambahnya.
Dorong Standarisasi dan Transparansi Dapur MBG
Selain masalah pendataan, Redy juga menyoroti pentingnya legalitas dan higienitas dalam operasional penyediaan makanan. Ia mengapresiasi saat ini sudah banyak pengelola MBG yang melengkapi izin, mulai dari sertifikasi halal, sertifikat laik higiene dari Dinas Kesehatan, hingga pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang sesuai aturan.
”Ini bentuk penyempurnaan program. Kerja sama dengan Dinas Kebersihan dalam pengelolaan sampah juga sangat penting. Bahkan, menurut kami, setiap operasional MBG yang sudah bersertifikat halal harus berani menempelkan logo halal di mobil operasional maupun di dapurnya,” tegas Redy.
Langkah ini menurutnya bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai mana dapur yang sudah sehat, higienis, dan memenuhi persyaratan BGN.
”Hal ini akan menjadi motivasi bagi pengelola yang belum lengkap izinnya untuk segera melengkapi. Masih ada waktu untuk bergerak bersama demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Perubahan Paradigma Kebijakan
Perubahan skema dari universal menjadi berbasis data dan prioritas ini dinilai sebagai upaya transformasi kebijakan yang lebih akuntabel. BGN menekankan bahwa penguatan pengawasan dan validasi data di lapangan akan menjadi kunci keberhasilan agar setiap porsi makanan benar-benar diterima oleh anak yang paling membutuhkan.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, tim lapangan, hingga organisasi kemasyarakatan seperti KAHMI, program MBG diharapkan mampu menekan angka malnutrisi secara signifikan dan memberikan dampak kognitif yang positif bagi generasi masa depan bangsa.
Reporter: Uga Khaeru Rabbani
Editor: Demi Pratama Adiputra
