SUKABUMI, SUKABUMISATU.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang membuka lebih banyak akses pendidikan di sekolah negeri dengan memperbesar jumlah rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas, berdampak besar terhadap sekolah swasta di daerah, salah satunya SMK Bhakti Kencana di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.
Sekolah swasta yang berdiri sejak 2010 ini hanya menerima 10 siswa baru untuk tahun ajaran 2025/2026 hingga awal Juli. Penurunan ini lebih dari 50 persen dibandingkan tahun lalu. Kepala SMK Bhakti Kencana, Amelia Windasari, mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan Gubernur KDM memiliki niat baik untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, imbasnya sangat terasa bagi sekolah swasta.
“Kebijakan Kang Dedi Mulyadi bagus untuk siswa tidak mampu agar bisa sekolah. Tapi targetnya sekolah negeri. Siswa yang sebelumnya tidak diterima di negeri, sekarang bisa diterima semua. Jadi yang biasanya ke swasta, sekarang tidak ada lagi,” kata Amelia kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).
Akibatnya, total siswa dari kelas X hingga XII di SMK Bhakti Kencana kini hanya berjumlah sekitar 40 orang, sedangkan jumlah guru dan staf mencapai 22 orang. Situasi ini menyebabkan sekolah mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional, termasuk membayar gaji guru.
“Segala kebutuhan kami ditopang dari siswa. Kalau jumlahnya sedikit, kami kesulitan. Bahkan ekstrakurikuler kami hentikan, gaji guru pun disesuaikan,” ujarnya.
Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun menurun drastis karena dihitung berdasarkan jumlah siswa. Beban mengajar tetap, namun pendapatan sekolah turun drastis.
Pihak sekolah bahkan memberikan pilihan kepada para guru untuk bertahan atau mengundurkan diri sesuai dengan kondisi masing-masing.
“Kalau ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin sekolah kami tutup. Padahal lulusan kami banyak yang langsung kerja, bahkan sebelum terima ijazah,” ucap Amelia.
Ia juga berharap pemerintah lebih adil dalam membuat kebijakan, tidak hanya berpihak pada sekolah negeri. “Kalau tujuannya semua anak bisa sekolah, bantu juga agar sekolah swasta bisa bertahan. Anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa juga diarahkan ke swasta dengan bantuan biaya,” tuturnya.
Masalah ini sudah disampaikan dalam forum kepala sekolah swasta kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Jawa Barat. Hasilnya, banyak sekolah swasta lain yang mengalami persoalan serupa.
Di Tengah Penurunan Swasta, SMA Plus Al-Hasibiyah Lengkong Malah Raup Murid Dua Kali Lipat
Berbanding terbalik dengan nasib SMK Bhakti Kencana, SMA Plus Al-Hasibiyah di Kecamatan Lengkong justru mengalami lonjakan jumlah siswa baru. Pada tahun ajaran 2025/2026 ini, sekolah tersebut berhasil menerima 68 siswa baru, naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya 34 siswa.
Kepala SMA Plus Al-Hasibiyah, Dede Isnandar, mengakui bahwa awalnya ia sempat khawatir tidak mencapai target akibat kebijakan Gubernur KDM. Namun, berkat strategi “jemput bola” dan promosi program unggulan, hasilnya justru melampaui ekspektasi.
“Ini buah dari kerja keras guru-guru kami yang turun langsung menyisir calon siswa SMP dan MTs yang belum melanjutkan sekolah,” ujar Dede, Selasa (15/7/2025).
Ketua SPMB SMA Plus Al-Hasibiyah, Ardiyanto, menjelaskan bahwa pihaknya menjalin koordinasi dengan Tata Usaha sekolah asal untuk mendata siswa yang belum mendaftar, lalu melakukan pendekatan secara langsung.
Selain itu, sekolah ini juga menawarkan berbagai program keterampilan gratis seperti menjahit, tata boga, dan servis motor, bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tanpa pungutan biaya tambahan.
Tak hanya unggul dalam keterampilan, SMA Plus Al-Hasibiyah juga dikenal di bidang seni, terutama paduan suara yang kerap tampil di berbagai acara kecamatan.
“Reputasi sekolah kami di tengah masyarakat jadi nilai tambah. Kami hadir tidak hanya untuk pendidikan akademik, tapi juga membentuk keterampilan dan karakter siswa,” pungkas Dede. (Redaksi)
