SUKABUMISATU.com – Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang ibu berinisial SS, warga Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Ia mengaku kecewa lantaran anaknya, MAF dan Sepuluh orang temannya, tidak diterima di SMPN 1 Parungkuda meski jarak rumah ke sekolah lebih dekat dibanding sejumlah siswa lain yang justru lolos seleksi.
Kepada sukabumisatu.com, SS menceritakan kronologi yang dialaminya. Sejak awal, ia mengikuti prosedur pendaftaran jalur domisili yang disosialisasikan pihak SD Parungkuda 1, satu-satunya sekolah dasar negeri di kecamatan tersebut. Seperti tahun-tahun sebelumnya, proses pendaftaran dilakukan kolektif melalui pihak sekolah.
Namun, nasib berkata lain. Ketika pengumuman hasil seleksi diumumkan pada 30 Juni lalu, nama MAF tidak tercantum sebagai siswa yang diterima. Padahal, beberapa yang masuk itu rumahnya lebih jauh justru diterima.
“Kita kaget waktu cek, kok anak saya nggak lolos, padahal jarak rumah itu cuma sekitar 700 meter. Ada yang rumahnya lebih jauh malah diterima. Saya cek ke sekolah, katanya ada perubahan koordinat domisili,” ungkap SS, Minggu (6/7).
Ironisnya, saat ditelusuri lebih lanjut, titik koordinat rumah MAF yang seharusnya berada di sekitar Stasiun Parungkuda justru bergeser ke depan SMPN 1 Parungkuda. Pihak sekolah berdalih hal itu merupakan kesalahan sistem yang diinput operator.
“Katanya sistem, tapi kalau dicek manual juga udah ketahuan harusnya. Masa langsung dicoret tanpa dicek ulang. Saya sampai minta bantuan Pak Kades juga,” imbuhnya.
Sayangnya, upaya mediasi bersama kepala desa hingga ke pihak sekolah belum membuahkan hasil. SS mengaku mendapat informasi bahwa ada dugaan jalur belakang alias titipan, bahkan isu soal ‘uang pelicin’ sebesar Rp 1 juta untuk meloloskan siswa tertentu.
“Itu jadi pertanyaan juga di warga. Kok bisa yang jauh diterima, yang dekat malah enggak. Katanya ada yang bayar Rp 1 juta, ada juga yang pakai jalur belakang,” kata dia.
Kasus ini mengingatkan warga Parungkuda pada kejadian serupa saat PPDB SMA Negeri di wilayah itu beberapa waktu lalu. SS berharap kejadian ini bisa diusut tuntas dan menjadi perhatian pemerintah daerah serta Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Kami ingin ini dibuka, jangan sampai anak-anak kami jadi korban sistem yang tidak adil. Kalau salah ya perbaiki, jangan dibiarkan kayak begini terus,” tegasnya.
Sementara itu, pihak SMPN 1 Parungkuda hingga berita ini ditulis belum memberikan keterangan resmi. (Candra)
