SUKABUMISATU.com, CISAAT – Puluhan warga Kampung Cibolang Kidul, Desa Cibatu, menyuarakan protes keras terkait proses rekrutmen pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) setempat. Warga menduga adanya praktik nepotisme dan monopoli yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola unit tersebut.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa seluruh posisi pekerja di dapur SPPG tersebut diduga diisi oleh anggota keluarga pemilik unit MBG. Kondisi ini dinilai menutup kesempatan bagi warga sekitar yang memiliki kualifikasi namun tidak memiliki kedekatan keluarga dengan pengelola.
Melanggar Arahan Kepala BGN
Padahal, sesuai dengan arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), rekrutmen untuk posisi di unit MBG dilarang keras dilakukan secara monopoli atau hanya melibatkan kalangan keluarga tertentu. Larangan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi seluruh calon pekerja yang memenuhi syarat serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan unit gizi nasional.
Berdasarkan regulasi resmi BGN tahun 2026, rekrutmen tenaga operasional SPPG seharusnya mengikuti standar berikut:
Inklusivitas Ekonomi: Minimal 30% tenaga kerja wajib diambil dari kelompok masyarakat miskin ekstrem (desil 1 dan 2) untuk membantu penyerapan tenaga kerja lokal.
Prioritas Domisili: Rekrutmen harus mengutamakan warga yang berdomisili di kabupaten/kota yang sama, dengan radius prioritas 0-500 meter dari lokasi dapur.
Transparansi Jabatan: Setiap unit SPPG membutuhkan sekitar 47 orang, mulai dari juru masak, asisten dapur, pengemasan, hingga bagian distribusi, yang seharusnya dibuka secara umum untuk warga lokal.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Protes dari warga Cibolang Kidul ini memicu kekhawatiran terkait efektivitas program MBG di wilayah tersebut jika dikelola secara tertutup. Warga berharap pihak berwenang melakukan evaluasi terhadap mitra pengelola dapur di Desa Cibatu tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola unit MBG yang bersangkutan maupun dari Kantor Wilayah Badan Gizi Nasional terkait laporan warga tersebut. Warga Cibolang Kidul menuntut agar proses rekrutmen diulang secara transparan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Reporter: Aris
Editor: Demi Pratama Adiputra
