SUKABUMISATU.com, Lengkong – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, memicu gelombang kritik dari warga. Program yang seharusnya menjamin asupan nutrisi bagi siswa MI Wangun dan SD Cisireum selama masa libur sekolah ini, justru dinilai amburadul dan bertolak belakang dengan pedoman resmi pemerintah pusat.
Kontradiksi Janji Menu Berkualitas Tinggi
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 52.1 Tahun 2025, siswa yang sedang libur seharusnya menerima paket makanan berkualitas tinggi yang mencakup telur, buah segar, susu, hingga protein tambahan seperti abon atau dendeng.
Namun, dokumentasi dari orang tua siswa di Langkapjaya menunjukkan fakta yang jauh dari standar tersebut. Menu yang diterima siswa hanyalah nasi putih, tumis sayur sederhana, dan sebutir telur rebus. Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi susu yang tidak lagi tersegel pabrik, melainkan dituangkan ke dalam cup plastik transparan. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga akan aspek sterilitas dan keamanan pangan bagi anak-anak mereka.
Distribusi yang “Menyandera” Waktu Orang Tua
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menegaskan bahwa pengambilan makanan di sekolah harus berdasarkan kesepakatan dan tidak bersifat memaksa. BGN bahkan telah merancang skema pengantaran langsung ke rumah bagi siswa yang terkendala jarak.
Faktanya, warga di pelosok Sukabumi ini merasa “terjebak” dalam sistem distribusi yang sangat tidak efisien. Banyak orang tua yang tinggal dengan jarak tempuh hingga 5 kilometer harus datang ke sekolah sejak pukul 10.00 WIB untuk mengambil paket makanan basah. Tragisnya, mereka dipaksa menunggu hingga pukul 17.00 WIB (jam 5 sore) hanya untuk mendapatkan paket MBG kering.
Salah satu orang tua siswa, Ibu Siti (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidaksesuaian janji pemerintah ini.
”Pemerintah pusat bilang ada pengantaran ke rumah dan pengambilan di sekolah itu tidak dipaksa. Tapi di sini, kami harus berkorban waktu seharian. Menunggu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore di sekolah saat masa libur itu sangat menyiksa. Padahal kami punya pekerjaan lain di ladang. Jarak rumah saya jauh, kalau harus bolak-balik habis di ongkos dan tenaga hanya untuk telur dan susu cup yang tidak jelas kebersihannya,” tegas Siti.
Warga lainnya, Maman (45), menambahkan bahwa sistem di wilayahnya tertinggal jauh dari daerah lain yang bisa merapel pembagian satu minggu sekali.
”Kalau di tempat lain bisa dirapel, kenapa di sini kami harus berkali-kali datang? Ini namanya bukan membantu, tapi malah membebani. Kami minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sini bekerja sesuai aturan pusat, jangan asal-asalan memberikan susu curah dan membiarkan kami menunggu seharian,” pungkas Maman.
Kegagalan Koordinasi SPPG Lokal
Kondisi di Desa Langkapjaya ini menunjukkan adanya jurang komunikasi yang lebar antara kebijakan BGN di Jakarta dengan eksekusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat desa. Ketidaksiapan mekanisme pengantaran ke rumah dan pemaksaan waktu tunggu yang tidak manusiawi menjadi bukti bahwa pedoman tata kelola MBG selama libur sekolah belum terimplementasi dengan baik di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Hingga saat ini, warga masih menunggu kepastian dari pihak sekolah maupun penyelenggara tingkat kecamatan terkait perbaikan sistem distribusi dan jaminan standar gizi yang sesuai dengan regulasi nasional.
Reporter: Najli Fikri
Editor: Demi Pratama Adiputra
