SUKABUMISATU.com – Pelantikan dan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menuai sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Sukabumi. Partai tersebut menegaskan bahwa rotasi jabatan jangan hanya menjadi seremonial pergantian posisi, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketua DPD PSI Kabupaten Sukabumi, Dede Latif, menyampaikan bahwa pejabat yang baru dilantik harus memahami arah kebijakan serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Ia menilai, pemahaman itu merupakan kunci agar setiap kebijakan daerah berjalan searah dengan tujuan pembangunan.
“Pejabat yang menduduki posisi strategis seperti eselon II dan III harus mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang konkret dan terukur. Jangan sampai jabatan hanya jadi formalitas tanpa memahami arah kepemimpinan,” ujar Dede usai pelantikan, Rabu (8/10/2025).
Dede menambahkan, PSI juga menyoroti adanya beberapa kepala dinas yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi menghambat kinerja instansi dan berdampak pada pelayanan publik.
“Banyak dinas teknis seperti Pekerjaan Umum, Perkim, dan Perhubungan diisi oleh orang-orang yang kurang relevan dengan kompetensinya. Seharusnya penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kapasitas dan keilmuan, bukan sekadar kedekatan,” tegasnya.
Lebih jauh, PSI meminta Pemkab Sukabumi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang baru dilantik. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas kerja birokrasi dan keselarasan dengan visi pembangunan daerah.
“Kami berharap rotasi ini tidak hanya bersifat administratif, tapi menjadi momentum perbaikan birokrasi. Pejabat yang duduk di kursi strategis harus kompeten, memahami tupoksi, dan benar-benar punya komitmen melayani masyarakat,” tutup Dede.
Dengan sorotan ini, PSI berharap reformasi birokrasi di Kabupaten Sukabumi tidak sekadar menjadi wacana, melainkan langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
