SUKABUMISATU.com, PALABUHANRATU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional kini menuai kritik tajam di tingkat akar rumput. Sejumlah orang tua murid di SDN Dewi Sartika, Kecamatan Palabuhanratu, melayangkan protes keras terkait menu yang disajikan pada Kamis (15/01/26) karena dinilai jauh dari standar layak.
Menu yang dibagikan kepada siswa terpantau hanya berisi potongan kentang rebus, satu buah jeruk, sepotong tahu kuning, dan satu butir kudapan kecil (siomay/telur puyuh) dalam baki stainless steel.
Kritik Tajam Wali Murid: Mana Gizinya?
Salah seorang orang tua murid mempertanyakan transparansi dan kualitas pengolahan makanan tersebut. Menurutnya, sajian itu tidak mencerminkan label “bergizi” yang selama ini didengungkan pemerintah.
”Kentang seperti itu, tahu dikukus atau digoreng tidak jelas, jadi kelihatan seperti mentah. Di mana makanan bergizinya? Mana protein, mana karbohidratnya? Kalau sekolah lain menunya dimasak dengan benar (basahan), tapi di sini kenapa hanya seperti ini?” cetusnya kepada media, Kamis (15/01/26).
Ia juga menegaskan bahwa karena ini adalah program negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka masyarakat sebagai penerima manfaat wajib melakukan pengawasan ketat. “Ini program besar negara, pakai uang rakyat dari APBN. Jadi sangat wajar kalau kami sebagai rakyat protes jika mendapati menu yang tidak layak. Jangan sampai anggaran besar dari negara hasilnya hanya seperti ini,” tegasnya.
Tanggapan Korcam SPPG Palabuhanratu
Menanggapi polemik ini, Koordinator SPPG Kecamatan Palabuhanratu, Firman, menegaskan bahwa posisi pihaknya adalah sebagai pemberi arahan teknis. Namun, tanggung jawab penuh atas eksekusi di lapangan berada pada masing-masing Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
”Tugas kami adalah memberikan pengarahan-pengarahan terkait menu dan sebagainya. Saya hanya mengingatkan saja sebagai Korcam, untuk pertanggungjawaban ada di pihak SPPG masing-masing,” ujar Firman saat dikonfirmasi.
Firman menambahkan bahwa pihaknya rutin melakukan diskusi terkait penyusunan menu. Namun, terkait kasus spesifik di SDN Dewi Sartika hari ini, ia menyarankan agar pihak media langsung melakukan kroscek ke manajemen dapur yang bersangkutan.
”Kami sudah memberikan saran agar pihak SPPG kooperatif terhadap media. Namun untuk detail kasus hari ini, silakan langsung saja ke dapur yang bersangkutan,” pungkas Firman.
Respons Pihak SPPG 99 Patuguran
Di sisi lain, pihak SPPG Patuguran mengklaim bahwa persoalan menu tersebut sudah dimediasi bersama pihak sekolah dan wali murid. Mereka meminta agar hal ini tidak dibesar-besarkan di media karena khawatir akan merusak citra program pemerintah pusat.
”Sudah saya jelaskan, tadi juga sudah mediasi dengan semua Kepala Sekolah (KS) dan wali murid. Masalahnya sudah clear,” ujar perwakilan SPPG Patuguran. Mereka berdalih bahwa pertanggungjawaban telah dilakukan kepada negara dan pihak sekolah, serta menyayangkan jika temuan ini menjadi “bahan gorengan” di media.
Meski pihak SPPG menyatakan keberatan atas pemberitaan tersebut, sejumlah pihak menilai transparansi mutlak diperlukan. Mengingat dana yang digunakan bersumber dari APBN, setiap elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengawasi agar uang negara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan anak bangsa, sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Editor: Demi Pratama Adiputra
