SUKABUMISATU.com — Aliansi Mahasiswa Merdeka (AMM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Selasa (14/5/2025).
Aksi yang mereka sebut sebagai Aksi Disdik Jilid II ini merupakan bentuk protes atas dugaan buruknya tata kelola pendidikan di daerah tersebut.
Dalam aksinya, massa menyuarakan kekecewaan terhadap Disdik Sukabumi yang dinilai belum menunjukkan respons serius terhadap sejumlah temuan praktik pungutan liar (pungli), dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga ketimpangan akses pendidikan di sejumlah wilayah.
“Aksi ini bukan sekadar pengulangan, tapi peringatan keras bagi Dinas Pendidikan. Jika terus mengabaikan tuntutan rakyat, gerakan perlawanan akan semakin meluas,” kata Mahdi koordinator aksi, di lokasi.
Aliansi Mahasiswa Merdeka menilai, hingga saat ini, laporan masyarakat terkait dugaan pungli dan persoalan pendidikan lainnya belum ditindak secara tegas oleh Disdik Sukabumi. Bahkan, menurut mereka, dinas justru memilih bersikap defensif dan tertutup.
“Alih-alih memperbaiki, mereka malah bungkam. Ini cermin budaya birokrasi yang anti kritik dan jauh dari nilai-nilai akuntabilitas,” ujarnya.
Sebagai bentuk protes, massa aksi melakukan penyegelan pagar kantor Disdik Sukabumi secara simbolis. Penyegelan ini, kata AMM, menjadi simbol mosi tidak percaya terhadap institusi yang seharusnya menjaga mutu dan integritas pendidikan di daerah.
Selain itu, massa aksi juga memutuskan untuk bertahan hingga malam hari di depan kantor Disdik. Mereka mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sukabumi agar turun langsung menyampaikan laporan terbuka terkait realisasi pengawasan, penanganan kasus pungli, serta evaluasi kinerja internal.
Dalam aksi tersebut, AMM juga menyebut adanya tindakan provokasi dan penghinaan dari salah satu bidang di Dinas Pendidikan terhadap massa aksi. Insiden itu dinilai semakin memperburuk citra Disdik di mata publik.
“Sebagian pejabat di dalam Disdik tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, tapi juga jadi penghalang partisipasi publik dan kontrol sosial,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi terkait tuntutan dan aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Merdeka.
