SUKABUMISATU.COM, Bandung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial B.K., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.
Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026), setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap B.K. selama kurang lebih enam jam.
Berdasarkan siaran pers Kejati Jawa Barat Nomor PR-29/Kph.2/11/2026, proyek pembangunan CWP-03 tersebut bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nilai kontrak awal sebesar Rp47,16 miliar.
Dalam pelaksanaannya, pekerjaan dikerjakan oleh PT Arkindo selaku penyedia jasa atau kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang lelang.
Namun, melalui adendum pekerjaan tambah kurang, nilai kontrak mengalami perubahan menjadi Rp52,48 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan hingga 20 Januari 2025.
Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan sejumlah dokumen jaminan yang diduga tidak sah atau palsu (bodong), yang diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.
Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
Dalam perkara ini, tersangka B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.
Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Meski demikian, pembayaran kepada kontraktor diduga tetap direalisasikan sebesar 100 persen dari nilai kontrak.
Akibatnya, terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut sebesar Rp25.982.542.357,20.
Dalam perkara ini, penyidik juga menetapkan tersangka lain berinisial D.W.R., yang merupakan Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Pemeriksaan terhadap D.W.R. sebelumnya telah dilakukan pada 10 hingga 11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Subsider, Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka B.K. di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut.
Kasus ini masih dalam proses penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kedua tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Reporter: Suhendi Soex
