SUKABUMISATU.com – Roda organisasi kepemudaan Karang Taruna di Kabupaten Sukabumi mendadak menemui jalan terjal. Agenda besar yang telah dirancang matang—Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kabupaten Sukabumi Ke-V yang rencananya dihelat di Hotel Saung Geulis pada Sabtu (14/11/2026)—terpaksa harus ditunda.
Keputusan pembatalan mendadak ini bukan tanpa sebab. Bayang-bayang pelanggaran aturan hukum serta regulasi vertikal kementerian menjadi pemicu utama di balik berhentinya laju suksesi kepemudaan tersebut.
Hantaman Surat Penundaan di Ujung Waktu
Angin dingin seolah menyergap panitia pelaksana tatkala surat resmi berstampel Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat dengan nomor: 08.034/B/11/KT-JABAR/E/XI/2026 meluncur keluar pada Jumat, 13 November 2026.
Surat tersebut lahir menyusul undangan singkat yang disampaikan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp oleh Beny Irwanto, selaku Anggota Caretaker Karang Taruna Kabupaten Sukabumi, kepada Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat sehari menjelang hari H. Alih-alih mendapat restu untuk membuka ruang suksesi, pihak provinsi justru mengambil sikap tegas dengan memerintahkan penundaan kegiatan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Taufik, S.Pd.I, M.M., saat dikonfirmasi membenarkan terbitnya instruksi penghentian sementara tersebut.
Tersandung Aturan Permensos dan Sengketa Hukum
Di balik penundaan ini, tersimpan persoalan substantif yang dinilai krusial. Berdasarkan kajian pengurus provinsi, rencana pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Sukabumi disinyalir kuat menabrak ketentuan yang termaktub dalam Permensos RI Nomor 9 Tahun 2025 Pasal 20H Poin (2) serta Pasal 21 Poin (1 dan 2). Regulasi tersebut secara tegas mengatur bahwa mekanisme Temu Karya tingkat kabupaten/kota wajib diselenggarakan oleh pengurus di tingkatannya dengan mengantongi persetujuan sah dari pengurus Karang Taruna provinsi.
Tak hanya berhenti pada persoalan regulasi kementerian, riak-riak di tubuh organisasi kepemudaan ini ternyata sudah merambah ranah hukum. Ahmad Taufik mengungkapkan bahwa perkara serupa saat ini juga tengah berproses dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kota Cirebon melalui register perkara nomor: 86/PdI.G/2026/PN.Cbn tertanggal 19 Oktober 2026.
Beri Waktu Konsolidasi Administratif
Menyikapi situasi yang kian memanas, Karang Taruna Provinsi Jawa Barat tidak sekadar menghentikan langkah panitia, tetapi juga memberikan ruang koreksi. Pihaknya secara tegas meminta agar seluruh unsur kepanitiaan dan caretaker segera melengkapi berkas-berkas administratif yang menjadi prasyarat sah pelaksanaan Temu Karya.
Seluruh pihak yang berkepentingan diinstruksikan untuk segera melakukan koordinasi intensif langsung ke Kantor Sekretariat Karang Taruna Provinsi Jawa Barat di Bandung selambat-lambatnya pada 20 November 2026 mendatang.
Tembusan instruksi penundaan dan penataan ulang ini pun telah disebar secara luas kepada lintas instansi strategis, mulai dari Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Ketua Caretaker, hingga mantan Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi Periode 2021–2026.
Kini, bola panas berada di tangan panitia pelaksana dan tim caretaker. Apakah mereka mampu membereskan carut-marut administrasi dan mematuhi koridor hukum sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, atau justru polemik ini bakal terus bergulir di atas meja hijau? Waktu yang akan menjawab.
