SUKABUMISATU.com – Momen peringatan Hari Jadi Kota Sukabumi ke-112 yang jatuh pada Rabu (1/4/2026) tidak sepenuhnya berjalan khidmat. Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Warga Cibereum Bersatu (Forwacib) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Aksi yang berlangsung di tengah agenda rapat paripurna HUT Kota Sukabumi ini membawa rapor merah terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa menuding adanya aroma tak sedap dalam praktik pengelolaan anggaran hingga dugaan nepotisme.
Soroti Kualitas Menu dan Dugaan Mark Up
Dalam orasinya, massa Forwacib menyoroti ketimpangan antara anggaran yang dikucurkan pemerintah dengan realitas menu makanan yang diterima siswa. Mereka menduga telah terjadi praktik mark up harga makanan yang tidak sesuai spesifikasi.
”Kami menduga ada praktik mark up. Contoh menu yang dibagikan diklaim tidak sesuai dengan nilai anggaran yang seharusnya,” tegas perwakilan Forwacib, Dadang, di sela-sela aksi.
Tak hanya soal harga, Dadang juga mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap operasional dapur MBG, khususnya di wilayah Kecamatan Cibeureum. Menurutnya, pelaksanaan di lapangan banyak yang menabrak Standar Operasional Prosedur (SOP).
UMKM Lokal Terdepak, Diduga Ada “Main Mata” Keluarga
Salah satu poin paling krusial yang disuarakan massa adalah sulitnya pelaku UMKM lokal dan Koperasi Merah Putih (KMP) untuk terlibat dalam rantai pasok bahan pangan. Dadang menyebut adanya indikasi kedekatan tertentu yang membuat akses bagi pedagang kecil tertutup.
”Aduan dari teman-teman UMKM dan KMP, mereka tidak bisa memasukkan barang ke dapur MBG di Cibeureum. Yang terjadi justru ada dugaan kedekatan tertentu, sehingga hanya pihak tertentu yang bisa masuk,” ujar Dadang.
Ia bahkan membeberkan dugaan praktik tidak sehat di mana terdapat oknum yang memanfaatkan hubungan keluarga untuk menguasai dapur dan koperasi.
”Bahkan ada pedagang tahu yang kualitasnya bagus tidak bisa masuk, tapi yang kualitasnya lebih rendah justru diterima karena faktor kedekatan. Lalu kapan UMKM lokal bisa berkembang?” tambahnya dengan nada kecewa.
Ketua Satgas MBG Akui Ada Keteledoran
Menanggapi tuntutan massa, Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, tidak menampik adanya kendala dalam pengawasan di tingkat bawah. Ia mengakui pihak koordinator wilayah (korwil) dan koordinator kecamatan (korcam) kurang optimal, terutama dalam hal pelaporan.
Poin Tanggapan Satgas MBG:
Masalah Pelaporan: Korwil dinilai teledor karena belum menyampaikan laporan menu harian selama bulan puasa.
Permohonan Maaf: Pihak Satgas meminta maaf atas ketidaknyamanan dan kendala yang terjadi di lapangan.
Laporan ke Pusat: Masalah ini akan segera dikoordinasikan dan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat.
”Memang ada keteledoran, terutama dari korwil yang belum menyampaikan laporan selama bulan puasa. Seharusnya mereka rutin melaporkan menu setiap hari,” kata Andri.
Andri berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar program unggulan ini tidak lagi dinodai oleh masalah teknis maupun administratif di masa mendatang.
Reporter: RN
Editor: Demi Pratama Adiputra
