SUKABUMI, SUKABUMISATU.com – Peta politik internal DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi bergolak. Mantan Bupati Sukabumi dua periode sekaligus mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Marwan Hamami, baru-baru ini secara terbuka membeberkan dinamika dan intrik politik tajam yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Dalam sesi wawancara di kanal YouTube Millionbrain Hub pada program Ngopi (Ngobrol Pibarokaheun), Marwan secara gamblang menggambarkan situasi internal partai yang diwarnai persaingan tidak sehat akibat keberadaan pihak yang ia ibaratkan sebagai “musuh dalam selimut.”
Hasil Pleno ‘Dibajak’ di Tengah Jalan
Pangkal keretakan internal ini bermula saat penyusunan rekomendasi nama calon bupati untuk kontestasi Pilkada Kabupaten Sukabumi. Marwan mengungkapkan bahwa hasil rapat pleno DPD Golkar Kabupaten Sukabumi—yang merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat daerah—sebenarnya hanya menyepakati tiga nama usulan, dengan figur utama yang digagasnya yakni Asep Japar.
Namun, saat berkas usulan dikirim bertahap dari tingkat DPD Jawa Barat hingga ke DPP di Jakarta, daftar calon tersebut secara sepihak berubah dan bertambah tanpa sepengetahuannya sebagai ketua DPD saat itu.
”Hasil pleno kita di partai menentukan si A, si B, si C. Kirim oleh kita ke provinsi, dari provinsi nanti kirim ke pusat. Nah, ketika dari provinsi dikirim ke pusat, hasil pleno itu berubah. Dari tiga kok jadi lima,” ujar Marwan.
Berdasarkan penelusuran redaksi SUKABUMISATU.com, dua nama tambahan yang mendadak menyusul masuk ke bursa calon dukungan Golkar di tingkat pusat tersebut salah satunya mengarah pada nama Iyos Somantri. Padahal, nama tersebut sama sekali tidak pernah masuk atau disetujui dalam rapat pleno resmi DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.
Marwan menilai ada kelompok dari dalam organisasi yang sengaja melangkahi kewenangannya dan mengabaikan etika berpartai.
”Orang yang menyampaikan pelaporan ke DPP, etika politiknya sudah tak jalan. Rapat tertinggi organisasi di pleno, tiba-tiba ditambah oleh mereka tanpa memberitahukan,” tegasnya.
Merasa Dikhianati hingga Muncul Penunjukan Plt
Marwan merasa tidak dihargai, baik secara personal maupun secara struktural organisasi, lantaran keputusan resmi partai di tingkat kabupaten dibajak oleh oknum internal. Dinamika perselisihan ini pula yang pada akhirnya berujung pada penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan posisi Marwan dari kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.
”Sudah seperti musuh dalam selimut kalau hari ini. Dan itu akan saling menjatuhkan, nah itu yang saya khawatirkan,” tutur Marwan.
Soroti Isu Aklamasi Menjelang Musda dan Pemilihan Ketua Baru
Menjelang gelaran Musyawarah Daerah (Musda) dan pemilihan Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi yang baru, Marwan turut menyoroti berhembusnya wacana aklamasi. Ia menilai dorongan aklamasi untuk memuluskan pihak tertentu menduduki kursi ketua sangat dipaksakan dan cenderung merusak iklim demokrasi partai, terlebih saat pendaftaran resmi saja belum dibuka.
Marwan menegaskan bahwa aklamasi seharusnya menjadi bentuk penghargaan bagi kader yang telah terbukti bekerja keras dan memberikan kontribusi nyata, bukan untuk figur yang minim kinerja.
”Kader-kader partai kita itu banyak, banyak yang potensial. Kenapa digiring aklamasi? Aklamasi itu buat saya kalau orangnya sudah bekerja, mampu menjawab persoalan, dan sudah terbukti. Ini mah gawe ge hanteu (kerja juga enggak),” cetus Marwan.
Ia berharap proses regenerasi kepemimpinan Golkar Kabupaten Sukabumi pada Musda mendatang berjalan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh kader potensial.
”Orang pendaftaran aja belum dibuka. Kasih lah kesempatan kepada kader semua. Ketika ada pendaftaran, silakan,” pungkasnya. (dm)
