SUKABUMISATU.com – Pernyataan keras disampaikan Founder Diaga Muda Indonesia, Edi Rizal Agusti, yang menyoroti dugaan lemahnya penegakan hukum kasus korupsi di Kabupaten Sukabumi. Dalam video berdurasi 9 menit 20 detik yang viral di media sosial pada Minggu (10/8/2025), Edi menyebut ada indikasi “koordinasi” yang tidak sehat di lingkaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Hari ini tidak boleh terjadi dugaan modus koordinasi antara kepala daerah, Kapolres, dan Kajari untuk saling menitipkan kepentingan. Kepala daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam perang melawan korupsi, bukan justru bagian dari masalah,” tegas pria yang akrab disapa Ayah Edi itu.
Edi membeberkan kekhawatiran bahwa ruang silaturahmi Forkopimda bisa saja disalahgunakan menjadi ajang barter kepentingan. Ia mengingatkan, jika dibiarkan, praktik ini dapat melanggar amanat undang-undang sekaligus menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, korupsi di Sukabumi sudah berada pada tahap akut, dari “hulu” perencanaan hingga “hilir” pelaksanaan proyek. Ia menyoroti budaya “kewajiban” 10–20 persen sebagai syarat cairnya proyek pemerintah, baik fisik maupun pengadaan barang/jasa.
“Jual beli proyek oleh oknum kepala dinas, plus praktik penjualan pokir oleh oknum DPRD, adalah pintu masuk paling jelas bagi aparat untuk membongkar korupsi. Kalau Kapolres dan Kajari punya nyali dan niat, dua kasus ini cukup untuk jadi batu loncatan besar,” ujarnya.
Edi menilai, penjualan pokir di DPRD seolah dilegalkan pemerintah daerah dan dibiarkan aparat penegak hukum. Ia mengingatkan bahwa laporan warga terkait dugaan ini sudah banyak masuk ke Mapolres maupun Kejari Sukabumi, namun belum terlihat langkah konkret.
“Kalau harus menunggu laporan, itu alasan basi. Masyarakat sudah berteriak, sudah melapor. Tinggal keberanian aparat yang diuji,” ucapnya.
Pernyataan Edi mengarah langsung ke jantung persoalan: kolusi antara pejabat eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum yang membuat korupsi di Sukabumi “nyaris kebal” dari jerat hukum. Ia mendesak Kapolri, Kejaksaan Agung, Gubernur Jawa Barat, hingga Presiden turun tangan.
“Korupsi di Sukabumi ini sudah menjalar dari bawah sampai atas. Kalau aparat serius, dua perkara tadi cukup untuk memulai operasi bersih-bersih. Kalau tidak, berarti kita memang sedang membiarkan negeri ini dimakan dari dalam,” pungkasnya.
Editor: Demi Pratama Adiputra
