SUKABUMISATU.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi memicu sorotan setelah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp759.500.000 untuk pengadaan cetakan stiker hologram bagi penerima bantuan sosial PBI APBD tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 64968066, proyek ini mencakup pengadaan sebanyak 37.975 lembar stiker. Jika dikalkulasikan secara kasar, harga per lembar stiker tersebut mencapai kisaran Rp20.000.
Angka ini dinilai sangat kontras dengan semangat efisiensi anggaran yang sering didengungkan pemerintah daerah, mengingat urgensi stiker hologram tersebut dipertanyakan di tengah kebutuhan sosial lainnya yang lebih mendesak.
Kritik Tajam: “Sudah Miskin Malah Dilabeli”
Ketua Lembaga Analisa dan Transparansi Anggaran Sukabumi (LATAS), Ferry Permana, menilai pengadaan ini tidak hanya pemborosan secara materi, tetapi juga cacat secara etika. Menurutnya, pemasangan stiker pada penerima manfaat tidak memiliki urgensi teknis karena data sudah terintegrasi dalam sistem.
”Kenapa saya kritisi? Karena tidak penting sebetulnya stiker dipasang di penerima PBI. Mereka sudah terdaftar dalam sistem desil, dan proses untuk masuk ke sana itu sudah sangat ketat. Jadi pemasangan stiker itu untuk apa dilakukan Dinsos?” cetus Ferry kepada sukabumisatu.com, Rabu (01/04/2026).
Ferry mempertanyakan motif di balik kebijakan tersebut, yang ia duga justru bisa memberikan dampak psikologis negatif bagi warga kurang mampu.
”Apakah untuk memberikan sanksi sosial atau memberitahu secara moral bahwa si anu memiliki PBI? Secara etik itu tidak bagus. Sudah miskin, malah dilabeli miskin. Memberi label secara moral seperti itu sangat tidak manusiawi,” tegasnya.
Ketua Lembaga Analisa dan Transparansi Anggaran Sukabumi (LATAS), Ferry Permana, juga menyoroti transparansi anggaran yang dikeluarkan. Ia juga menilai pengadaan ini menunjukkan kurangnya sensitivitas Dinsos terhadap skala prioritas anggaran.
”Kami sangat menyayangkan munculnya anggaran yang nyaris mencapai satu miliar rupiah hanya untuk urusan stiker. Di saat masyarakat masih banyak yang mengeluhkan akses kesehatan dan bantuan pokok, Dinsos justru menghamburkan uang untuk atribut fisik yang fungsi signifikannya belum tentu terasa bagi penerima manfaat,” ujar Ferry kepada sukabumisatu.com, Rabu (01/04/2026).
Ferry menambahkan, penggunaan stiker hologram dengan dalih pengamanan data atau validasi seringkali hanya menjadi pemborosan yang administratif.
”Kenapa harus hologram? Apakah tidak ada sistem digital atau mekanisme lain yang lebih murah? Rp759 juta itu angka yang besar. Jika dialokasikan langsung untuk tambahan premi PBI atau bantuan nutrisi bagi warga miskin, manfaatnya jauh lebih nyata daripada sekadar stiker yang ditempel di kartu atau rumah,” tegasnya.
Metode E-Purchasing dan Efektivitas
Dalam data RUP tersebut, pengadaan ini dilakukan melalui metode E-Purchasing. Meskipun secara prosedural dianggap sah, LATAS menekankan bahwa metode pengadaan tidak serta merta menghapus aspek kepatutan dalam perencanaan anggaran.
”Kami dari LATAS mendesak agar Dinsos memberikan transparansi mengenai rincian spesifikasi stiker ini. Jangan sampai pengadaan ini hanya menjadi proyek formalitas di akhir atau awal tahun anggaran tanpa mempertimbangkan asas kebermanfaatan bagi publik,” pungkas Ferry.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi terkait urgensi dan detail teknis dari pengadaan stiker hologram tersebut.
Reporter: Uga Khaeru Rabbani
Editor: Demi Pratama Adiputra
