SUKABUMISATU.com – Peringatan Hari Pelestarian Lapisan Ozon Internasional menjadi momentum Indonesia menegaskan komitmen mempercepat transisi energi berkeadilan. Agenda ini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga mendorong inklusivitas dengan melibatkan kelompok rentan, terutama perempuan, sebagai aktor utama perubahan.
Kementerian Keuangan mencatat kebutuhan pembiayaan iklim Indonesia mencapai Rp3.500 triliun hingga 2030, hampir setara dengan APBN 2025. Anggaran tersebut meliputi transisi energi, penguatan infrastruktur bencana, serta adaptasi sektor pertanian dan pesisir. Sejauh ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp76,3 triliun per tahun untuk aksi mitigasi dan adaptasi iklim melalui berbagai skema pendanaan.
Namun, transisi energi bukan hanya soal teknologi dan angka-angka besar. Di tingkat lokal, seperti Kabupaten Sukabumi yang terdampak langsung PLTU Palabuhanratu, isu ini menyangkut masa depan ekonomi masyarakat. “Transisi energi tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknologi, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Perempuan dapat menjadi motor penggerak solusi energi bersih di lingkungannya,” tegas Sumanda Tondang, Direktur Eksekutif Rumah Energi.
Staf Ahli Bupati Sukabumi, Ir. Bambang Widyantoro, MT, menambahkan bahwa rumah tangga memiliki peran penting dalam pengelolaan energi berkelanjutan. “Ibu rumah tangga bisa mengelola sampah organik menjadi energi. Dengan begitu, beban TPA berkurang dan emisi gas rumah kaca ditekan,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari lembaga pendanaan. Eko Prasondita dari BPDLH menegaskan akses masyarakat terhadap hibah maupun soft loan kini semakin terbuka. Sementara itu, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi menyoroti pentingnya kesiapan daerah menghadapi perubahan iklim yang berpotensi mengancam ketahanan pangan.
Dari sisi provinsi, Rizka Adhiswara, ST dari Dinas ESDM Jawa Barat mengungkapkan bahwa Jabar memiliki potensi energi terbarukan hingga 192 GW, namun baru dimanfaatkan sekitar 2%. Target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 20% pada 2025 pun terus dikejar.
Sebagai penutup, Maryati Abdullah dari Ford Foundation menekankan perlunya komitmen bersama. “Penurunan emisi sesuai Paris Agreement harus diwujudkan melalui transisi energi bersih. Proses ini harus ditopang ekosistem pendanaan yang inklusif dan memberi manfaat ekonomi,” katanya.
Melalui kolaborasi lintas sektor, transisi energi diharapkan tidak hanya melahirkan solusi ramah lingkungan, tetapi juga memberdayakan perempuan sebagai motor perubahan. Dengan cara ini, transisi energi berkeadilan benar-benar menjadi jalan menuju masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sukabumi dan Indonesia.
Editor: Demi Pratama Adiputra
