SUKABUMISATU.com – Spanduk-spanduk tuntutan terbentang di tengah riuh aksi mahasiswa di Sukabumi. Di balik pengawalan aparat dan gema orasi yang membakar semangat, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Bersatu turun ke jalan untuk menyampaikan catatan kritis terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumat, (23/10/26).
Aksi ini bukan sekadar rutinitas unjuk rasa, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral mahasiswa dalam menagih janji-janji politik pemerintah.
Koordinator Wilayah BEM Nusantara Priangan Barat , Rahmadi L. Making, menegaskan bahwa dua tahun adalah momentum evaluasi krusial bagi arah kebijakan nasional, terutama yang berdampak langsung pada nasib masyarakat kecil.
”Ini adalah bentuk kekecewaan teman-teman mahasiswa melihat dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ini momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi, menagih janji, dan menanyakan arah kebijakan agar benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat kecil,” ujar Rahmadi di sela-sela aksi.
Mengurai Tiga Isu Krusial: Ekonomi, Ekologi, dan Ruang Sipil
Di tengah lingkaran massa aksi, Rahmadi merinci tiga isu besar yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi pemerintah: krisis ekonomi, krisis ekologi, serta kian sempitnya ruang sipil.
Di sektor ekonomi, BEM Nusantara menyoroti daya beli masyarakat yang terus menurun serta efektivitas program-program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, dikritisi karena penerapannya yang dinilai cenderung “dipukul rata” dari Sabang sampai Merauke tanpa melihat kearifan dan kebutuhan lokal.
”MBG harus transparan soal anggaran dan sumber pasokannya. Penyediaan makanan gizi untuk anak tentu baik, tetapi tidak boleh menggantikan kewajiban negara dalam menyediakan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keduanya harus berjalan beriringan,” papar Rahmadi pada sukabumisatu.com.
Tak hanya MBG, program percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2025 juga mendapat porsi perhatian. Rahmadi menekankan agar indikator keberhasilan KDMP tidak sekadar diukur dari banyaknya koperasi yang berdiri, melainkan dari manfaat nyata bagi ekonomi warga desa.
Asap Karhutla dan Bencana Ekologis
Catatan kelam krisis ekologis turut mewarnai tuntutan mahasiswa. Mengutip data publikasi Ombudsman RI per September 2026, luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia terus meluas. Kementerian Kehutanan mencatat 107.463 hektare lahan terbakar sepanjang Januari–Juni 2026, sementara Kementerian Lingkungan Hidup memproyeksikan angka hingga 202.004 hektare per Juli 2026.
Bagi Rahmadi dan kawan-kawan, Karhutla bukan sekadar musibah alam biasa.
”Karhutla ini 99 persen terjadi karena campur tangan manusia dan ekspansi korporasi. Polusinya tidak hanya mengganggu kita di Indonesia, tapi sudah sampai ke negara tetangga. Kami mendesak Presiden menetapkan status Karhutla sebagai Bencana Nasional agar ada penanganan dan atensi yang serius,” tegas Rahmadi.
Menjaga Garis Supremasi Sipil
Suara aksi kian lantang saat mahasiswa menyinggung menguatnya peran militer dalam urusan sipil pasca-revisi UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI. Rahmadi menggarisbawahi kekhawatiran mahasiswa atas kaburnya batas antara fungsi pertahanan negara dan tata kelola ranah sipil.
”Sipil hari ini terasa melemah. Peran militer sudah terlalu jauh masuk ke ranah sipil, mulai dari mengurusi koperasi desa, jadi petani, hingga proyek kontraktor. Kami tidak menolak perbantuan TNI saat darurat atau bencana, tetapi peran itu tidak boleh menjadi ‘cek kosong’ untuk mengintimidasi atau membungkam suara kritis masyarakat. Tegakkan supremasi sipil dan demokrasi,” pungkas Rahmadi menutup keterangannya.
Aksi yang berlangsung kondusif tersebut ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan resmi BEM Nusantara Priangan Barat/Sukabumi Raya yang merangkum poin-poin evaluasi bagi pemerintah pusat.
Reporter: Mawaldi
