SUKABUMISATU.com – Keputusan DPR RI yang menegaskan posisi Polri tetap langsung di bawah Presiden pada Selasa (27/1/2026) menuai respons positif dari tokoh masyarakat Sukabumi. Opung Bunga Ayu, pengelola Hotel Bunga Ayu sekaligus aktivis lingkungan, menilai langkah ini sudah sesuai dengan rel konstitusi.
”Saya pribadi mendukung hasil Paripurna ini. Polri tetap di bawah Presiden itu sudah tepat, sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2002,” ujar Opung saat ditemui Redaksi Sukabumisatu.com. Senin, (02/02/26).
Alasan Logis: Dari Urusan Perut Hingga Alam
Sebagai pengusaha dan pejuang lingkungan, Opung melihat ada alasan krusial mengapa Polri tidak boleh berada di bawah kementerian. Menurutnya, masalah utama di daerah adalah birokrasi yang seringkali menghambat penegakan hukum.
Soal Lingkungan: “Kejahatan lingkungan seperti pembalakan atau limbah itu jaringannya rumit. Kalau Polri di bawah Presiden, jalur komandonya pendek. Tidak perlu terjebak sekat birokrasi kementerian yang mungkin punya kepentingan berbeda,” ungkapnya.
Soal Pariwisata: “Dunia wisata butuh kepastian. Kalau komando Polri terpecah atau di bawah kementerian, kita khawatir aturan jadi tumpang tindih. Keamanan itu fondasi pariwisata; kalau tidak solid, investor dan turis takut datang.”
Kritik Tajam: Waspadai Penyalahgunaan Kekuasaan
Meski setuju secara struktur, Opung memberikan catatan kritis yang sangat keras. Ia mengibaratkan posisi Polri saat ini seperti senjata yang sangat kuat, sehingga rakyat tidak boleh lengah dalam mengawasi.
”Polri di bawah Presiden itu ibarat ‘pedang’ yang sangat tajam. Kalau tidak kita awasi—baik oleh masyarakat, aktivis, maupun pers—kekuasaan besar ini sangat rawan disalahgunakan,” tegas Opung.
Ia menutup pernyataannya dengan komitmen untuk tetap kritis demi kemajuan daerah. “Kami dukung strukturnya, tapi kami akan terus tagih profesionalismenya. Terutama dalam menjaga kelestarian alam Sukabumi dari para perusak lingkungan. Polri harus tetap jaya dan lurus!” pungkasnya.
Editor: Demi Pratama Adiputra









