Oleh:
Dr. H. Mulyawan Safwandy Nugraha, M.Ag., M.Pd
Direktur Research and Literacy Institute (RLI)
Kritik terhadap kurangnya gagasan atau ide pembangunan dari para bakal calon bupati dan wakil bupati Sukabumi dalam kontestasi Pilkada 2024 mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar mengenai arah dan kualitas kepemimpinan di daerah. Fenomena ini bukan hanya terbatas pada Sukabumi, tetapi juga menjadi masalah umum di banyak daerah lain di Indonesia, di mana pemilihan kepala daerah seringkali lebih didominasi oleh permainan politik daripada substansi nyata untuk kemajuan daerah.
Kritik Terhadap Kekurangan Gagasan Pembangunan
Kita akan menghadapi kenyataan bahwa terpilihnya seseorang pada kontestasi Pilkada atau sejenisnya sering kali dimulai dari syahwat berkuasa dan kepentingan jangka pendek. Tidak sedikit, para pelaku politik menghalalkan segala cara hanya untuk satu kata yaitu ”menang”. Gagasan sering luput dan diabaikan, hingga kehilangan orientasi jangka panjang.
Jangan sampai terjadi dua hal ini, jika Pilkada digelar. Pertama , Kepemimpinan yang Kurang Visi: Calon pemimpin yang tidak membawa gagasan inovatif atau solusi konkret untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat cenderung akan mengalami kesulitan dalam menanggapi tantangan pembangunan yang kompleks. Ini menunjukkan kurangnya visi dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan riil masyarakat yang mereka ingin pimpin.
Kedua , Kampanye yang Berorientasi Populisme: Fokus pada kekuasaan seringkali mengarahkan para kandidat untuk mengedepankan kampanye yang populis, yang lebih mengutamakan pencitraan dan pembagian sembako daripada diskusi tentang kebijakan publik yang berkelanjutan. Strategi ini mungkin efektif untuk memenangkan suara, tetapi tidak untuk membangun masa depan yang berkelanjutan.
Dampak Orientasi Kekuasaan Tanpa Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
Apa dampak yang akan terjadi jika para bakal calon di Pilkada Sukabumi kekurangan gagasan pembangunan. Dalam prediksi penulis berdasarkan catatan temuan riset terdahulu, ada empat hal. Pertama, Kurangnya Inovasi dalam Pemerintahan: Tanpa adanya gagasan yang inovatif dari pemimpin, pemerintahan daerah akan kesulitan untuk mengadaptasi dan mengimplementasikan solusi baru yang dapat menanggapi perubahan keadaan dan kebutuhan masyarakat secara efektif.
Kedua, Pembangunan yang Tidak Merata: Kebijakan yang hanya berorientasi pada kekuasaan cenderung mengabaikan sektor-sektor yang tidak secara langsung menguntungkan secara politik. Akibatnya, bisa terjadi ketimpangan pembangunan, di mana hanya beberapa area atau kelompok yang mendapatkan manfaat.
Ketiga, Pengabaian Isu Lingkungan: Pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan akan berpotensi merusak lingkungan, yang pada gilirannya dapat merusak sumber daya alam yang menjadi modal dasar bagi kehidupan dan ekonomi masyarakat lokal.
Keempat, Ketidakpercayaan Publik: Jika publik merasa bahwa pemimpin mereka lebih fokus pada kekuasaan daripada memajukan kesejahteraan bersama, ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ketidakpercayaan ini bisa mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan.
Solusi, Prioritaskan Visi
Para kandidat di Pilkada Sukabumi harus memprioritaskan pembahasan tentang gagasan dan solusi konkret dalam kampanye mereka. Masyarakat perlu mendorong debat publik dan diskusi terbuka mengenai visi pembangunan daerah untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memahami dan siap mengatasi tantangan yang ada.
Peningkatan kualitas pendidikan politik bagi pemilih juga penting untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah tidak hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi daerah.
Penutup
Sebagai penutup, penulis ulangi satu episode sejarah kepemimpinann dalam sejarah Islam. Salah satu yang relevan untuk saat ini adalah tentang Khalifah Umar bin Abdul Azis.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sering disebut sebagai Umar II, merupakan salah satu figur paling terhormat dalam sejarah Islam, khususnya dalam kalangan Sunni. Ia menjabat sebagai Khalifah Umayyah dari tahun 717 hingga 720 M, hanya selama sekitar 2,5 tahun, namun periode kepemimpinannya dianggap sebagai masa pemerintahan yang adil dan reformis.
Meskipun masa jabatannya singkat, dampak dari reformasi yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz terasa jauh melebihi tahun-tahun ia memimpin. Ia dianggap oleh banyak sejarawan sebagai “Khalifah Kelima yang Adil” setelah empat khalifah pertama (Khulafaur Rasyidin) dan dilihat sebagai contoh kepemimpinan Islami yang ideal.
Sangat disayangkan, jika pilkada hanya sebatas merebut kekuasaan, berbagi kekuasaan dan mencatatkan nama pemenang dalam sejarah kepemimpinan Sukabumi, dengan visi yang kabur.
