SUKABUMISATU.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM atau Bapak Aing, menyuarakan kritik tajam dalam sosial media pribadinya sehari setelah ia bertolak dari Palabuhanratu, Senin, (4/8/2025).
Dalam video berdurasi 2:46 detik itu KDM membahas buruknya penataan kawasan wisata Pelabuhan Ratu. Setelah kunjungan lapangannya baru-baru ini, KDM menyebut wajah kawasan pesisir andalan Sukabumi itu telah berubah menjadi wilayah semrawut dan jauh dari standar pariwisata.
“Daerah garis pantai Pelabuhan Ratu tertutup bangunan tanpa penataan. Sampah berserakan, bau amis menyengat, dan wisatawan justru disambut truk-truk tambang raksasa,” ungkap KDM dengan nada kecewa.
Kondisi tersebut, menurutnya, menandakan lemahnya tata kelola lintas sektor, baik dari sisi kebersihan, lalu lintas, hingga fungsi ruang. KDM menyayangkan tidak adanya kontrol terhadap lalu lintas kendaraan tambang yang membahayakan pengunjung dan menciptakan ketakutan tersendiri.
“Kami sendiri sempat cemas, truk-truk besar itu rawan tidak kuat menanjak dan bisa mundur sewaktu-waktu,” tegasnya.
Tak hanya kawasan pantai, KDM juga menyentil kemacetan akut di Cibadak, yang dinilai sebagai salah satu simpul masalah besar jalur wisatawan ke Sukabumi.
“Angkot parkir sembarangan, mobil besar berhenti di tengah jembatan. Lalu lintas diatur oleh ketidakteraturan. Ini harus dihentikan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, KDM menegaskan bahwa ia telah meminta Bupati Sukabumi untuk melakukan pembenahan tata ruang secara menyeluruh. Bahkan, untuk penanganan sampah, ia menginstruksikan Dinas Kelautan Provinsi agar turun tangan langsung, meski secara kewenangan, pengelolaan sampah bukan tugas provinsi.
“Saya tidak mau debat soal kewenangan. Kalau daerah diam, provinsi harus turun. Sampah di pantai harus dibereskan,” kata KDM.
Gubernur juga mengumumkan bahwa pihaknya tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan kawasan Pelabuhan Ratu, yang diarahkan pada pengembangan destinasi wisata yang bersih, berestetika, dan ramah lingkungan.
Namun, ia menekankan bahwa semua ini akan sia-sia jika tata ruang tetap dibiarkan tanpa penegakan aturan.
“Gunung jangan digunduli, pantai jangan ditutupi bangunan, dan sungai harus bersih. Itu dasar. Kalau ini saja tidak dijaga, jangan bicara wisata,” tegasnya.
KDM menutup pernyataannya dengan seruan kolaborasi, namun tetap menggarisbawahi bahwa tanggung jawab membangun ekosistem wisata tidak bisa hanya diletakkan di pundak pemerintah provinsi.
“Pariwisata bukan soal baliho dan seremoni. Ini soal kemauan untuk menata. Jika tidak ada perubahan, kita hanya akan menjual mimpi dan lumpur,” tandasnya.
Editor: Demi Pratama Adiputra
